Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Judul Kadin Tangsel: Banyak Perusahaan Diperkirakan Tak Bisa Bayar THR
Penuh
Nama Media kompas.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/14/13154611/kadin-
tangsel-banyak-perusahaan-diperkirakan-tak-bisa-bayar-thr-penuh
Jurnalis Tria Sutrisna
Tanggal 2021-04-14 13:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Arsa Wardana (Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perpajakan Kadin Tangerang Selatan)
Iya mungkin tidak akan full, ada pengurangan. Kita juga harus maklum. Kasian juga kawan-
kawan pengusaha

negative - Arsa Wardana (Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perpajakan Kadin Tangerang Selatan)
Tangerang Selatan ini kan perusahaan kita itu banyak bergerak di bidang jasa, yang mana
hampir 80 persen terkena dampak Covid-19

negative - Arsa Wardana (Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perpajakan Kadin Tangerang Selatan)
Di Taman Tekno sendiri, itu operasional dengan kondisi pasca-Covid-19 ini banyak yang tidak
maksimal. Itu data kami sementara seperti itu
negative - Arsa Wardana (Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perpajakan Kadin Tangerang Selatan)
Pasti ada THR dan kami minta kawan-kawan yang masih beroperasi dengan baik, wajib
memberikan THR satu bulan gaji lah, minim-minimnya 2/3 lah, paling minim banget

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait denda, pengusaha yang terlambat
membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total
THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sanksi administratif tersebut berupa, teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat
produksi, dan pembekuan kegiatan usaha

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perusahaan yang melakukan kesepakatan
dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat

417