Page 417 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 417
MENAKER AKUI ADANYA ABK INDONESIA TERJEBAK PERBUDAKAN MODERN DI
LAUT
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui adanya anak buah kapal
(ABK) Indonesia, khususnya awak kapal perikanan berbendera asing, terjebak situasi
perbudakan modern di laut.
"Dari waktu ke waktu, awak kapal Indonesia, khususnya awak kapal perikanan, seringkali
mengalami berbagai masalah. Mereka terjebak situasi perbudakan modern di laut," katanya
dalam webinar "Mempertanyakan Komitmen Multi-Pihak dalam Melindungi ABK Indonesia di
Kapal Ikan Asing", di Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Ida mengungkapkan masalah-masalah yang kerap dihadapi para ABK didominiasi penipuan,
penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik dan seksual.
Ia mengakui lantaran banyaknya kasus yang menimpa awak kapal Indonesia di kapal perikanan
berbendera asing, perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak kapal.
Upaya perbaikan pun, lanjut Ida, terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penyelesaian
aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(PPMI) berupa peraturan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga
maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.
"Prosesnya kita tunggu, (saat ini RPP perlindungan awak kapal) masih diajukan di Setneg
(Sekretariat Negara)," ujarnya.
Ida mengatakan sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap awak kapal Indonesia banyak
terjadi akibat proses atau tahapan awal di dalam negeri dalam keseluruhan rangkaian proses
penempatan ABK.
"Beberapa titik yang menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian izin bagi perusahaan
yang akan menempatkan awak kapal, lalu proses rekrutmen, pendataan, proses pelatihan dan
sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan," katanya.
Menurut Ida, evaluasi dan pembenahan mutlak dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut agar
dampak masalah yang ditimbulkan saat ABK bekerja di atas kapal bisa ditekan secara signifikan.
"Pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan
dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik," pungkas Ida.
(E-3).
416
