Page 412 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Menyikapi SE tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Manto Djorgi
mengaku, pihaknya masih menindaklanjuti edaran itu bersama Walikota Depok. Sehingga
nantinya walikota bisa menerbitkan edaran yang berpedoman dengan SE Kemenaker itu "Nanti
tunggu SK Walikota terkait pemberian THR kepada karyawan di Depok," ungkap Manto kepada
Radar Depok, Selasa (13/4).

Manto menegaskan, edaran walikota terkait THR baru bisa terbit setelah adanya edaran dari
Gubernur Jawa Barat, yang akan menjadi dasar SE nantinya. "Draft SE akan segera disampaikan
ke walikota, kalau SE gubernur sudah ada," tuturnya.

Saat ditanya mengenai pembayaran THR di tahun 2020, Manto mengaku, perusahaan di Depok
rata-rata membayarkan THR dengan cara mencicil Akan tetapi semuanya lancar dan terpenuhi
hingga akhir tahun bagi karyawannya.

"AlhamdulillahTHR tahun lalu lancar Namun, banyak keluhan karyawan yang THRnya dicicil
hingga akhir tahun. Tapi ada juga perusahaan yang sampai lewat tahun belum tuntas
pembayarannya, karena dampak pandemi Covid-19. Sudah kami dorong untuk segera memenuhi
hak karyawannya," bebernya.

Terpisah, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPM1) Kota Depok, Wido Pratikno
menyambut baik keluarnya SE Menaker tersebut. Sebab, pemberian THR sudah diatur dalam
Undang-Undang (UU). "Amanah UU, THR Wajib dibayarf ujar Wido.

Ketika ditanya mengenai THR tahun 2020, Wido mengaku, 30 ribu buruh di Depok yang
tergabung dalam FSPM1 mendapatkan THR secara penuh dari perusahaan mereka.

"Alhamdulillah anggota serikat pekerja dibayar penuh. Untuk buruh lain yang tidak ada laporan
ke kami, maka kami anggap dibayar penuh," tuturnya.

Dia mengungkapkan, perusahaan di Depok wajib membayarkan THR ke pada karyawannya
sebesar satu bulan UMK Depok tahun 2021. "UMK Depok tahun ini Rp4.339.541," beber Wido.

Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya, pemerintah
meminta THR yang dibayarkan harus penuh Pembayarannya juga tidak boleh dicicil.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan
kewajibanyangharus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja atau buruh. THR digunakan untuk
memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan liari raya keagamaan.
"THR merupakan nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh," ujar Ida
kepada wartawan.

Pembayaran THR harus dilakukan maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan pemerintah bagi perusahaan
yang tak mampu membayar THR, karena masih terdampak pandemi. Perusahaan-perusahaan
tersebut diberi waktu maksimal sehari sebelum Lebaran tiba. Dengan catatan, ada kesepakatan
atau pembahasan secara bipartit terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja. Selain itu,
perusahaan diwajibkan untuk membuka laporan keuangan mereka secara transparan kepada
pekerja. "Ini berdasar laporan keuangan internal selama dua tahun terakhir. Harus dibuka secara
transparan," ungkap Ida.

Setelah dicapai kesepakatan, perusahaan wajib menyerahkan hasil dialog kepada dinas
ketenagakerjaan setempat. Ida meminta gubernur dan bupati/ walikota untuk mengawasi.
"Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk membayar THR2021, dengan besaran sesuai ketentuan," kata dia. (dra/jpc)

411