Page 415 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Sukanta menyampaikan, dalam surat edaran tersebut, perusahaan harus membayarkan THR
keagamaan 2021 kepada para pekerja, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya. SE itu, kata dia, dibuat setelah melakukan rapat
koordinasi (rakor) tripartit terkait pembahasan THR keagamaan 2021.

"Sudah kita lakukan kemarin (rakor tripartit) makanya kita membuat surat edaran, kesepakatan
juga menindaklanjuti Permenaker," ungkapnya.

Namun, Sukanta mengatakan, setelah surat edaran tersebut dilayangkan, perusahaan bisa
menyampaikan laporan ketidaksanggupan ke Disnaker Kota Tangsel dengan aturan kurun waktu
yang sudah ditetapkan. Ketidaksanggupan itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan upaya
mediasi.

"Nanti mereka akan melaporkan, yang tidak melaporkan artinya mereka sanggup. Berkaitan
dengan ketidakmampuan atau dicicil atau kesepakatan bersama, silahkan memberitahukan ke
kami (Disnaker Tangsel) 10 hari sebelum Lebaran," terangnya.
Sebelumnya diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan
pembayaran THR keagamaan tahun 2021 secara penuh atau tanpa dicicil. Ida mengatakan, hal
itu mengingat sejak pandemi Covid-19 pemerintah telah memberikan sejumlah bentuk dukungan
kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19.

Dalam keputusan yang diambil, Kemenaker telah melakukan diskusi dengan lembaga kerjasama
tripartit nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, dan komunikasi dengan pengusaha,
serikat pekerja, dan serikat buruh untuk menjalin kesepahaman dalam pemberian THR
keagamaan tahun 2021.

Sumber: Republika.

414