Page 434 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Judul Tidak Boleh Dicicil
Nama Media Samarinda Post
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg3
Jurnalis beb
Tanggal 2021-04-14 12:51:00
Ukuran 117x282mmk
Warna Warna
AD Value Rp 40.950.000

News Value Rp 204.750.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) ungkapnya. Setelah dicapai kesepakatan,
perusahaan wajib menyerahkan hasil dialog kepada dinas ketenagakerjaan setempat. Ida
meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengawasi. Kesepakatan tersebut harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR 2021
dengan besaran sesuai ketentuan

Ringkasan

PEMERINTAH mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan
kepada para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idulfitri
bagi pekerja/buruh di perusahaan. Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airi angga
Hartarto sebelumnya, pemerintah meminta THR yang dibayarkan harus penuh. Pembayarannya
juga tidak boleh dicicil.

TIDAK BOLEH DICICIL

PEMERINTAH mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan
kepada para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idulfitri
bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airi angga Hartarto sebelumnya, pemerintah
meminta THR yang dibayarkan harus penuh. Pembayarannya juga tidak boleh dicicil.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh.
THR digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari
raya keagamaan. 'THR merupakan non upah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau
buruh," ujarnya.

433