Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 45
SE THR MASIH DIBAHAS
Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI nomor
M/6/ HK.04/IV/2021 terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021, Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung akan segera mengeluarkan Surat Edaran
(SE) terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1422
Hijriah.
Kadisnakertrans Kabupaten Bandung, Rukmana mengatakan bahwa setiap tahun pihaknya
memang selalu mengeluarkan SE tentang kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR
kepada pekerjanya. Kata Rukmana, saat ini masih dalam pembahasan dan dalam dua pekan ini
akan keluar SE yang sudah ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Bupati Bandung.
Ada satu poin di dalam SE Menaker tersebut yang menyebutkan bahwa jika ada perusahaan
yang tidak bisa membayarkan THR maka menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten/ Kota untuk
mencarikan solusinya. Kata Rukmana, waktu yang tersisa untuk mencari solusi ini hanya tersisa
sekitar satu minggu. Jadi perlu ada pembahasan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan
masalah baru.
“Contohnya seperti tahun lalu, Menaker membolehkan perusahaan membayar THR dicicil,
akhirnya ada perusahaan yang sampai dicicil 12 kali. Nah masalah yang sekarang itu kami juga
harus mencarikan solusi untuk kedua belah pihak, dan aturan sekarang itu melarang THR dicicil.
Tapi ini waktunya mepet cuma satu minggu,” ujar Rukmana di Soreang, Rabu (14/3).
Agar bisa memastikan para perusahaan ini melaksanakan kewajibannya memberikan THR,
pihaknya juga akan mendirikan posko pengaduan yang dilengkapi dengan hotline service, untuk
memudahkan pekerja melaporkan diri jika perusahaan tempatnya bekerja melanggar.
“Selain itu kami juga akan melakukan monitoring ke semua perusahaan. Untuk memastikan
pelaksaanan dari SE tersebut apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Nah nanti jika ada
pelanggaran akan masuk dalam pengawasan kami,” tutur Rukmana.
Pada tahun lalu, ungkap Rukmana, dari 1.000 lebih perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung
itu hanya ada 20-an perusahaan yang memberikan THR secara dicicil. “Sedangkan selebihnya
atau perusahaan dengan skala menengah dan kecil, biasanya pemberian THR dilaksanakan
sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usahanya,” ungkap Rukmana.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi meminta komitmen
kuat dari para pengusaha dan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Disnakertrans,
untuk memastikan pelaksanaan THR tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
“Bila perlu membuat satuan tugas supaya kita bisa mengontrol, mengevaluasi, dan bisa menjadi
saluran komunikasi bagi pengusaha atau bagi pekerja jika ada hal teknis di lapangan terkait
permasalahan atau kendala-kendala, bahkan bisa didukung saluran hotline,” pungkas Fahmi.
44
