Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 48

tahun  ini  dan  sudah  melaporkan  kepada  Kemenaker,  apakah  mereka  tetap  bakal  dikenakan
              sanksi?  Melaporkan berarti perusahaan tidak bayar (THR) kan? Itu tetap diberi sanksi.
              Kan begini, misalnya dia (perusahaan) bersepakat. Menyepakati itu bukan berarti (THR) tidak
              dibayar. Menyepakati paling lambat sebelum hari H. Kalau dibayar, oke itu bagus. Kalau tidak
              dibayar tetap sanksi (dari pemerintah).

              Pokoknya semuanya kami ingin pekerja atau buruh dibayar THR-nya.

              Dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021, perusahaan diminta melapor bila tidak
              mampu  melakukan  pembayaran  THR.  Biasanya  apa  saja  alasan  perusahaan  mengaku  tidak
              mampu bayar?  Kira-kira apa? Ya pasti alasan mereka (pengusaha) aneh-aneh. Misalnya mau
              dibayar nanti. Nanti tidak dibayar juga. Tentu ini kasihan kepada pekerja.

              Sekarang  tidak  ada  alasan.  Pengusaha-pengusaha  itu  sudah  dapat  bantuan  macam-macam.
              Sehingga sudah seharusnya membayar penuh THR untuk pekerja atau buruh.

              Apalagi pemerintah kan sudah memberikan banyak relaksasi, ada kemudahan-kemudahan yang
              sudah diberikan.

              Selanjutnya  apakah  Kemenaker  memberikan  keringanan  kepada  perusahaan  tersebut?
              Sekarang pengusaha itu mau keringanan apa lagi? Pokoknya kami ingin THR pekerja dan buruh
              dibayar penuh sesuai aturan menteri. Kalau tidak dibayar, mereka dikenakan sanksi. Itu saja
              intinya.
              Bisa dijelaskan seperti apa sanksi bagi perusahaan yang tidak bayar THR keagamaan tahun ini?
              Pertama  kami  akan  memberikan  teguran.  Jika  teguran  tertulis  tidak  diindahkan,  kami  tentu
              segera melakukan penghentian sementara. Kami akan melakukan pembatasan. Bila tidak juga
              dibayarkan maka kami akan menutup perusahaan tersebut.
              Ketika  pemerintah  keras  ke  pengusaha  tentu  berdampak  kepada  pekerja/buruh.  Bagaimana
              Kemenaker  memastikan  perlindungan  kepada  para  pekerja/buruh  jika  perusahaan  mereka
              ditutup pemerintah dan belum dibayarkan hak mereka?  Intinya sekarang perusahaan harus
              berani bayar. Kalau tidak mau, kami akan tutup. Kami membela pekerja. Sanksinya ada empat
              macam. Itu saja.

              Sekarang ini, jika tidak dibayar semua akan berdampak kepada nasib buruh. Jika perusahaan
              ditutup pun juga kembali nasib buruh. Maunya apa? Dulu, boleh kerena kondisi (pandemi Covid-
              19)  para  pengusaha  tidak  mampu  dikasih  kesempatan.  Tapi  teriak-teriak  semua  buruh,
              ‘pemerintah tidak bantu pekerja'.

              Untuk itu sekarang kami mewajibkan pengusaha itu membayar THR pekerjanya, jika tidak harus
              tutup. Tapi nanti ada juga anggapan lain berteriak, 'pemerintah tidak kasihan pekerja, masa
              perusahaan  ditutup?'  Terus  mau  apa  lagi  pemerintah?  Artinya  begini.  Jadi  ini  kan  sudah
              diwajibkan, ya harus wajib. Sekarang kita lihat. Diwajibkan, ada sanksi, besok pengusaha bayar
              (THR) tidak? Coba nanti kita lihat.

              Sejauh ini, sudah berapa banyak perusahaan mengajukan tidak mampu membayar THR?  Belum
              lah. Kan baru mau buka posko. Nanti kami buka posko. Jadi kami terima laporan. Ada lewat
              online juga, yang terkait dengan itu.

              Biasanya kalau masih jauh-jauh hari pertanyaannya meskipun untuk THR, tapi yang ditanya upah
              tidak dibayar, lembur tidak dibayar, PHK. Pertanyaannya macam-macam. Nah, sekarang terkait
              THR dibikin aplikasi khusus untuk THR.




                                                           47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53