Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

PENGUSAHA BERUSAHA TAAT ATURAN BAYAR THR PENUH

MATARAM -Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB
berjanji akan berusaha menaati imbauan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menaker)
RI terkait keharus membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja secara penuh, tanpa
harus dicicil. Melalui Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021, pengusaha diharuskan untuk membayar THR secara penuh tanpa
dicicil.

''Apindo tetap mengimbau anggota untuk membayar THR penuh kepada pekerjanya bagi yang
mampu. Tapi kalau tidak mampu bisa dibicarakan antara pekerja dengan pengusaha," kata Ketua
Apindo NTB Ni Ketut Wolini, Selasa (13/4).

Dikatakan Wolini, berdasarkan dari imbauan Menaker bahwa bagi yang tidak mampu, pengusaha
bisa duduk bareng antara pekerja terkait dengan pembayaran THR. Pasalnya, sampai sekarang
ini pengusaha masih ada yang buka tetapi tidak maksimal operasionalnya, karena Covid-19
masih belum usai.

"Pekerja dan pengusaha harus saling pengertian, karena tidak seperti itu ada im-baun terus
dipaksakan bayar full nanti muaranya PHK. Itu akhirnya bisa tidak ada keharmonisan,"
ungkapnya.
Pengusaha yang berada di bawah Apindo NTB sebanyak 650 pengusaha dan semuanya
terdampak, yang paling parah di sektor pariwisata. Apalagi NTB 2018 ada gempa dan di 2019
baru mulai bangkit, tetapi dihantam lagi dengan Covid-19 di 2020 hingga sekarang ini.

''Jadi itu yang saya anggap sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi intinya kami mengimbau pertama
bagi pengusaha yang mampu silakan membayar THR dengan penuh, bagi pengusaha yang tidak
mampu harus duduk bareng. Masak pengusaha yang sudah mapan terus tidak mau bayar THR
kan tidak juga," jelasnya.
Saat ini yang diperlukan pengusaha adalah dukungan dari pemerintah bukan menekan. Pasalnya,
jika pengusaha terus ditekan bagaimana bisa bangkit dan ekonomi tidak akan bisa bangkit
kembali, justru bakal semakin terpuruk.

"Harapan kami kepada pemerintah memberikan support kepada pengusaha, seperti memberikan
kemudahan pajak daerah yang sesuai dengan kewenangan pemda," imbuhnya.

Senada, Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (PPUMKM) NTB Haris Andi Baso
Ence, mengatakan pengusaha seperti UMKM diharapkan diberikan perlakuan khusus untuk
membayar THR.

Pasalnya kondisi UMKM juga saat ini masih terpuruk bahkan sudah hampir mati suri.
"Jangankan untuk bayar THR, untuk menghidupi usahanya sendiri saja itu berat. Tetapi rata-
rata kalau UMKM itu bekerja mengelola karyawannya itu atas dasar azas kekeluargaan," ujarnya.

Menurutnya kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) nomor M/6/HK.04/ IV/2021 tersebut cukup adil. Sebab beberapa sektor usaha saat
ini memang masih mengalami kesulitan keuangan, sehingga tak bisa membayarkan kewajiban
THR-nya secara penuh.

"Saya kira itu bagus memudahkan pengusaha untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh
peraturan pemerintah. Jadi sementara untuk membayar bagi yang susah kalau dicicil bagus
juga," ucapnya, (dev)

475