Page 481 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 481

MENAKER AKUI ADANYA ABK INDONESIA TERJEBAK PERBUDAKAN MODERN DI
              LAUT
              Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui adanya anak buah kapal
              (ABK)  Indonesia,  khususnya  awak  kapal  ikan  berbendera  asing,  terjebak  situasi  perbudakan
              modern di laut.

              "Dari  waktu  ke  waktu,  awak  kapal  Indonesia,  khususnya  awak  kapal  perikanan,  seringkali
              mengalami  berbagai  masalah.  Mereka  terjebak  situasi  perbudakan  modern  di  laut,"  katanya
              dalam  webinar  "Mempertanyakan  Komitmen  Multi-Pihak  dalam  Melindungi  ABK  Indonesia  di
              Kapal Ikan Asing", di Jakarta, Rabu (14/4/2021).

              Ida  mengungkapkan  masalah-masalah  yang  kerap  dihadapi  para  ABK  didominasi  penipuan,
              penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik dan seksual.

              Ia mengakui lantaran banyaknya kasus yang menimpa awak kapal Indonesia di kapal perikanan
              berbendera asing, perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak kapal. Upaya perbaikan
              terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penyelesaian aturan turunan UU Nomor 18 Tahun
              2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) berupa peraturan pemerintah untuk
              penempatan  dan  perlindungan  awak  kapal  niaga  maupun  perikanan  yang  bekerja  di  kapal
              berbendera  asing.  "Prosesnya  kita  tunggu,  (saat  ini  RPP  perlindungan  awak  kapal)  masih
              diajukan di Setneg (Sekretariat Negara)," ujarnya.

              Ida  mengatakan  sejumlah  kasus  pelanggaran  HAM  terhadap  awak  kapal  Indonesia  banyak
              terjadi akibat proses atau tahapan awal di dalam negeri dalam keseluruhan rangkaian proses
              penempatan ABK. "Beberapa titik yang menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian
              izin bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, lalu proses rekrutmen, pendataan,
              proses pelatihan dan sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan," katanya.

              Menurut Ida, evaluasi dan pembenahan mutlak dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut agar
              dampak masalah yang ditimbulkan saat ABK bekerja di atas kapal bisa ditekan secara signifikan.
              "Pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan
              dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik," pungkas Ida.


              Sumber: ANTARA.































                                                           480
   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486