Page 483 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Ada yang hanya dapat upah jika mengemudikan bus. Hal itu berarti tidak mengemudikan bus
maka tidak mendapat upah.
Namun ia juga mengingatkan agar skema bantuan seperti itu harus betul-betul tepat sasaran
dan selayaknya berkoordinasi dengan asosiasi resmi seperti Organda. Secara terpisah Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha tentang denda dan
sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada karyawannya.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan,"kata dia dalam konferensi pers virtual
Kementerian Ketenagakerjaan yang dipantau dari Jakarta pada Senin (12/4). Kewajiban
pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada
para gubernur di seluruh lndonesia.

Dalam edaran itu ia menyatakan pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan perundangan-
undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan
Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR
2021 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha
melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara
kekeluargaan dan dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.

Hasil dari dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan
pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Dia mengingatkan
terdapat sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut. "Pengusaha yang
terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar lima
persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha
untuk membayar,"kata lda dikutip dari Antara.

(jpc)

Caption:

SEBELUM DILARANG-Calon penumpang bus antarkota antar provinsi (AKAP) sebelum
diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, kemarin.

482