Page 487 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

SE tersebut ditujukan langsung pada para Gubernur di seluruh Indonesia. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Di mana, THR ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan. "THR merupakan non upah yang wajib dibayar pengusaha
kepada pekerja atau buruh,"ujarnya dalam temu media, Senin (12/4).

Pembayaran THR ini, lanjut dia, harus dilakukan maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum
hari raya keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah bagi
perusahaan yang tak mampu membayar THR karena masih terdampak pandemi. Perusahaan-
perusahaan tersebut diberikan waktu maksimal sehari sebelum lebaran tiba.

Namun, dengan catatan, ada kesepakatan atau pembahasan secara bipartite terlebih dahulu
antara pengusaha dan pekerja. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membuka laporan
keuangan mereka secara transparan pada pekerja. "Ini berdasarkan laporan keuangan internal
selama dua tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan,"ungkapnya.

Setelah dicapai kesepakatan, perusahaan wajib menyerahkan hasil dialog pada dinas
ketenagakerjaan setempat. Ida juga meminta agar gubernur dan bupati/wali kota untuk
mengawasi. "Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar THR 2021 dengan besaran sesuai ketentuan,"ungkapnya.

Pembayaran THR keagamaan sendiri diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai
masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR keagamaan juga diberikan kepada
pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

(mia/agf/dee/jpg)

486