Page 518 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengeluarkan Surat Edaran tentang
pelarangan cicil THR.
"Kita akan membuka posko pengaduan. Senin Minggu dengan sudah ada," ujarnya kepada Satelit
News, (13/4).

Rakhmaansyah mengatakan bila ada pengaduan terkait persoalan tersebut pihak akan langsung
bertindak. Namun, Demikian bukan sanksi. Lantaran, pemberian sanksi bagi perusahaan yang
nakal merupakan kewenangan Disnaker Banten.

"Sesuai dengan M/6/HK.04/IV/2021 THR tidak boleh dicicil. Sanksinya (bagi perusahaan yang
melanggar SE) oleh pengawasan ketenagakerjaan dari Propinsi Banten," jelasnya.

Diketahui, SE Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/ 2021 tentang pelaksanaan
pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh. Diantaranya
Bagi pekerja yang telah 1 tahun bekerja secara terus menerus diberikan 1 bulan upah, bagi
pekerja yang telah bekerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan maka
diberikan secara proporsional : masa kerja 12x1 bulan upah.

Kemudian bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 bulan dihitung.
Lalu Pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Kemudian Pekerja yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja THR keagamaan
diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya.

Kendati demikian terdapat regulasi bagi parusahaan yang terdampak Covid-19. Pemimpin daerah
diminta untuk memberikan solusi untuk melakukan dialog atau musyawarahkan antara
pengusaha dan pekerja. Lalu, meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan
untuk membayar THR tahun 2021, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan.

Kemudian, memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR, tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR tahun 2021 dengan besaran sesuai ketentuan yg
berlaku. Lalu, meminta pengusaha melakukan kesepakatan tersebut kpd kepada kepala dinas yg
menbidangi kete-nagakerjaan paling lambat 7 hari sebelum hari raya.

Wakil ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tangerang, Hardiansyah
mengatakan pihaknya juga akan segera membuat posko pengaduan terkait persolan ini. "Kita
akan komunikasi dengan dewan pengupahan akan mebuat posko itu dan mendorong gubernur
juga membuat posko pengaduan," imbuhnya.

Hardiansyah mengatakan, tentunya pemberian THR harus dilakukan sebelum lebaran. Pasalnya
bila diberikan seteleh lebaran fungsinya akan berbeda.

"Nanti kalo ada perusahaan yang tidak membayar hak karyawannya atau menyimpang dari
ketentuan yang ada ini akan menjadi landasan kami untuk lakukan tindakan hukum"
pungkasnya. (BNN/RUL)

517