Page 527 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 527
THR LEBARAN 2021: PEKERJA YANG BERHAK MENDAPATKAN DAN BESARANNYA
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Disebutkan dalam surat edaran tersebut, THR wajib dibayarkan maksimal 7 hari sebelum
Lebaran.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Virtual Konferensi
Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta, Senin (12/4/2021).
Lantas, siapa yang berhak mendapatkan THR keagamaan? Simak informasi berikut ya,
Rekanaker.
#THR2021 pic.twitter.com/X2ByGn1llB Selain karyawan atau buruh yang telah bekerja lebih dari
setahun, disebutkan dalam aturan tersebut, ada 3 golongan yang juga berhak mendapatkan THR
keagamaan, yakni: 1. Pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara
terus menerus atau lebih.
2. Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak H-30 hari sebelum
hari raya keagamaan 3. Pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja
berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
Bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka
THR diberikan sebesar satu bulan upah.
THR juga wajib diberikan kepada bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja
harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih.
THR upah satu bulan pekerja harian dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama
12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus, tetapi
kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.
Perhitungan THR 2021 bagi pekerja kurang dari 12 bulan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan
kemudian dikali 1 bulan upah.
Adapun upah satu bulan pekerja harian, dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap
bulan selama masa kerja.
Denda telat memberikan THR Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan denda dan sanksi
kepada perusahaan atau pengusaha yang telat membyarkan THR 2021 secara penuh sesuai
aturan yang berlaku.
"Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau
buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," ujar Menaker Ida.
Untuk sanksi adminstratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2.
526
