Page 528 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 528
Dalam aturan itu dijelaskan, bagi perusahaan yang tidak membayar THR keagamaan kepada
pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan paling lambat 7 hari sebelum hari keagamaan akan
dikenai sanksi administratif.
"Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," ujar Menaker
Ida.
Menaker Ida menambahkan, semua sanksi administratif dan denda kepada pengusaha yang
tidak membayarkan THR tidak menghilangkan kewajiban perngusaha atau keterlambatan
pembayaran THR keagamanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021, bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan
tidak mampu memberikan THR keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan diminta
pembuktiannya.
Perusahaan dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR keagamaan tahun 2021
secara tepat waktu kepada pekerja/buruh, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparan Namun, jika perusahaan tetap tidak mampu membayarkan THR sesuai dengan
aturan yang berlaku, perusahaan akan dikenakan denda.
Sementara, Menaker Ida juga meminta gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan solusi
dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai
kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
Adapun kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR
keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan.
"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat," lanjut dia.
527
