Page 546 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

ATURAN PEMBAYARAN THR 2021, KEMNAKER SEBUT 1 BULAN KERJA BISA DAPAT,
SEGINI BESARANNYA
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Meski masih ada kondisi pandemi Covid-19, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta kepada semua perusahaan untuk membayarkan penuh
THR karyawannya.

THR 2021 bagi karyawan swasta ini paling lambat dibayarkan 7 hari sebelum hari raya sesuai
Surat Edaran (SE) Menteri Keternagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian tunjangan hari raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.

Lalu, berapa besaran THR karyawan swasta tahun 2021? Mengacu pada aturan, THR harus
diberikan kepada semua pekerja yang telah bekerja selama 1 bulan secara terus menerus atau
lebih.

THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.

Besaran THR tergantung dari masa kerjanya.

Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR
diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus,
tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa
kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Kemudian, bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Bagaimana jika pengusaha tidak mampu membayar? Di SE dijelaskan, perusahaan yang masih
terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun
2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan
Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha
melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara
kekeluargaan dan dengan iktikad baik.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Ida.

Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," katanya.

545