Page 541 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 541
Terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memilih tak
menanggapi soal isu reshuffle ini Saat dihubungi melalui pesan singkat, Mantan Bos Gojek ini
tidak merespon hingga berita diterbitkan. Padahal, posisi nomor satu di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) jadi yang paling santer disebutkan. Hal ini menyusul adanya
penggabungan Kemendikbud dan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek).
Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Political Opinon, ada sejumlah
menteri yang menurut publik layak untuk dilakukan pergantian. Di sektor ekonomi, nama Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah berada di posisi teratas untuk diganti. Diikuti Menteri Koperasi dan
UMKM Teten Masduki serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Di sektor Polhukam, menteri yang paling mendapat sorotan untuk diganti adalah Menteri Hukum
dan HAM Yasonna Laoly, diikuti Menpan RB Tjahjo Kumolo dan Menkominfo Johny Plate. Di
sektor maritim/investasi, Menteri Kelautan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri LHK Siti
Nurbaya, dan Menteri ESDM Arifin Tashrif paling dikehendaki diganti.
Terakhir di sektor PMK, yang dinilai perlu di-reshuffle adalah Menpora Zainudin Amali, Menteri
PPA Gusti Ayu Bintang, dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kumia Syah mengatakan, meski publik menghendaki nama-nama
tersebut diganti, namun bukan berarti mereka terancam di-reshuffle pekan ini. Sebab, pada
praktiknya, meskipun hak presiden, tetapi reshuffle harus mencerminkan keputusan politik koalisi
pemenang pilpres.
"Untuk itu menteri tersasar adalah mereka yang selain minim prestasi, juga minim relasi parpol,"
ujarnya tadi malam.
Dia mencontohkan, sesering apapun publik mendorong pergantian Yasonna atau Ida Fauziah,
jika di level koalisi tidak ada titik temu, maka tidak akan terlaksana.
"Selama parpol menghendaki keberadaan mereka," ujarnya.
Terkait wacana peleburan Ke-menristekdikti dan Kemendikbud, Dedi menilai sudah sewajarnya
akan ada satu menteri yang dicopot menyusul hilangnya Kemenristekdikti. Namun untuk siapa
yang dicopot, Dedi menilai baik Bambang Brodjonegoro maupun Nadiem Makarim memiliki kans
yang sama.
"Keduanya sama-sama bukan dari parpol. Untuk itu pilihan bisa mengarah padatokohyangpaling
berjasa dalam proses pilpres," tutumya. Selain itu, bergantung pada hasil evaluasi. Dedi menilai,
akan lebih mudah untuk mengevaluasi secara objektif mengingat keduanya nonpartai.
Dedi menambahkan, kans reshuffle di kementerian lain juga belum tertutup. Terlebih, dalam
beberapa kesempatan, Presiden kerap menyinggung kinerja kementerian yang kurang signifikan.
Sementara itu, DPR telah memberikan lampu hijau pada pembentukan Kementerian Investasi.
Hal itu menyusul surat presiden (surpres) yang berisi pertimbangan penggabungan dan
pembentukan kementerian.
Nantinya, Kementerian Investasi akan mengambil alih tugas dan fungsi Badan Koordinasi dan
Penanaman Modal (BKPM). Keberadaan Kementerian Investasi merupakan tindaklanjut dari
amanat yang tertuang dalam UU Cipta Kerja.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Maxensius Tri Sambodo menyoroti rencana
pemerintah membentuk Kementerian Investasi. Dia berharap pembentukan kementerian baru
itu tidak terjebak pada motivasi bagi-bagi kekuasaan.
Peneliti yang akrab disapa
540
