Page 542 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Max itu menjelaskan dirinya secara umum menyambut positif pembentukan Kementerian
Investasi itu. Selama ini komando investasi ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Dengan harapan jika BKPM bertransformasi menjadi kementerian, maka sumber daya yang
dimiliki akan semakin besar," katanya, Selasa (13/5).

Selanjurnya dengan berben-tuk kementerian, diharapkan dapat melakukan pengambilan
keputusan yang jauh lebih strategis dan berdampak besar di iklim investasi nasional. Kemudian
dengan berbentuk kementerian, diharapkan koordinasi dengan kementerian lain bisa lebih efektif
karena ada unsur kesetaraan.

"Harapannya tentu saja kegiatan investasi akan semakin bergerak cepat," jelasnya. Namun Maz
mengatakan dengan organisasi yang berubah menjadi kementerian, ada risiko struktur
organisasi yang semakin besar. Menurut dia struktur organisasi yang membesar ini bisa
menimbulkan hambatan organisasi. Untuk itu dia berharap organisasi Kementerian Investasi
nanti harus dipertimbangkan dengan baik, sehingga tidak malah memperburuk koordinasi.

Max lantas mengingatkan juga bertambahnya lini organisasi di Kementerian Investasi nanti
jangan terjebak pada prak-tik bagi-bagi kekuasaan. Apalagi sampai diberikan kepada orang yang
tak kompetensi dan tidak profesional. Dia menegaskan basis kerja Kementerian Investasi harus
mampu bekerja dengan cepat, efektif, efisien, dan profesional.

Menurut Max ada sejumlah PR di dunia investasi Indonesia.

Tidak hanya soal birokrasi yang sering disebut berbelit-belit. Tetapi juga kendala SDM, kebijakan
ketenagakerjaan, insentif, koordinasi dan konsistensi kebijakan, serta infrastruktur.

BKPM sebelumnya melansir realisasi investasi sepanjang 2020 mencapai Rp826,3 triliun. Capaian
ini lebih tinggi dari target yang dipasang yaitu Rp817,2 triliun. Sementara realisasi investasi di
2019 tercatat Rp809,6 triliun.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani memandang, langkah presiden
yang akan membentuk Kementerian Investasi memang menarik untuk dicermati.

Ajib menyebut, adanya Kementerian Investasi tak bisa dilepaskan dari komitmen Presiden ketika
dilantik periode kedua ini yakni, peningkatan kualitas SDM, keberianjutan infrastruktur;
deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi.

Kementerian Investasi, yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking
investasi menjadi bagian langkah nyata pemerintah untuk mendorong debirokratisasi dan
tercipta iklim investasiyanglebih business friendly.

Kementerian Investasi juga diharapkan untuk menopang gagasan transformasi ekonomi serta
membuat nilai tambah atas komoditas-komoditas strategis Indonesia. "Dengan ditopang oleh
komitmen deregulasi melalui UU Omnibus Law, maka lengkaplah amunisi untuk menarik
investasi" ujar Ajib.

Investasi yang notabene merupakan penopang lebih dari 30 persen Produk Domestik Bruto
(PDB) Indonesia harus mendapat dorongan regulasi. Sehingga, diharapkan dapat
mengakselerasi eksekusi di lapangan.

BKPM sendiri sepanjang tahun 2020 sejatinya telah berhasil memenuhi target investasi yang
dicanangkan. Lembaga yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia itu pada tahun 2020 mematok target
investasi sebesar Rp817,2 triliun. Sementara, realisasinya melebihi target. Yakni mencapai
Rp826,2 triliun atau 101,1 persen dari target.

541