Page 537 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 537

Judul               Soal THR, Menaker Harus Tegas
                Nama Media          Kolaka Pos
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg7
                Jurnalis            fin
                Tanggal             2021-04-14 10:09:41
                Ukuran              98x266mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 20.580.000

                News Value          Rp 102.900.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive  -  Said  Iqbal  (ketua  KSPI)  Isi  surat  edaran  Menaker  juga  memuat  kemudahan  bagi
              perusahaan yang masih terdampak COVID-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya
              harus dirundingkan secara bipartit dengan serikat pekerja dan/ atau perwakilan buruh jika di
              perusahaan tidak ada serikat pekerja

              neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan
              tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan



              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran tentang tunjangan
              hari raya (THR). Intinya pengusaha wajib membayar THR secara penuh untuk karyawannya
              sebelum Idul Fitri (Lebaran) Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Konfederasi
              Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dikatakan Said, selain THR wajib, dalam SE juga
              disebutkan sistem pembayarannya.



              SOAL THR, MENAKER HARUS TEGAS

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran tentang tunjangan
              hari raya (THR). Intinya pengusaha wajib membayar THR secara penuh untuk karyawannya
              sebelum Idul Fitri (Lebaran)

              Keputusan  tersebut  mendapat  apresiasi  dari  Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia
              (KSPI)  Said  Iqbal.  Dikatakan  Said,  selain  THR  wajib,  dalam  SE  juga  disebutkan  sistem
              pembayarannya.
              "Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
              COVID-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
              dengan serikat pekerja dan/ atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja,"
              katanya, Senin (12/4).

                                                           536
   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542