Page 534 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 534
Dinar menuturkan hingga saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus melakukan
pemeriksaan, pengawasan dan panggilan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengalami
persoalan hubungan industrial tersebut.
Namun di luar urusan PHK, Kemnaker juga melakukan pemeriksaan kepada perusahaan yang
belum melunasi THR para karyawannya.
“Saya belum update nama perusahaannya. Ada di pengawasan. Sedang diproses,” jelasnya.
Pengamat masalah ketenagakerjaan sekaligus Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas
Indonesia Aloysius Uwiyono menilai masalah PHK seharusnya tak bisa dijadikan alasan untuk
tidak membayarkan THR kepada karyawan.
Ia mengatakan THR adalah hak normatif atau hak dasar yang tak bisa ditunda karena masalah
hubungan industrial. Terlebih, jika belum ada putusan hukum tetap atas status si pegawai, maka
ia dinyatakan masih sebagai karyawan.
“Selama pekerja masih aktif bekerja, ya berhak menerimanya, kalau dia sudah di-PHK ya harus
terima THR secara proporsional,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terdapat 410 laporan
pengaduan terkait dengan pembayaran THR idulfitri tahun lalu. Laporan itu berdasarkan
rekapitulasi akhir per 4 Juni 2020.
Ida mengatakan ada 307 perusahaan yang sebelumnya dilaporkan sudah membayar THR kepada
karyawannya. Pembayaran dilakukan setelah proses pemeriksaan dan pembinaan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan.
Sementara, 103 perusahaan lainnya sedang dalam proses pemeriksaan, pengawasan, dan
pemanggilan dinas. Hal ini dilakukan untuk pelaksanaan nota pemeriksaan satu dan
dua.[konfrontasi]
533
