Page 536 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 536
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada
para gubernur di seluruh Indonesia.
Dalam edaran itu, pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/ Buruh di
Perusahaan.
Dikatakannya, ada sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.
"Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai
denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar," katanya.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administrasi sesuai ketentuan pemerintah.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha.
"Dan perlu diingat, pengenaan denda dan sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja," tegasnya.(gw/fin)
535
