Page 563 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 563

Judul               Pencairan THR Maksimal H-7 Lebaran
                Nama Media          Sumut Pos
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            ila
                Tanggal             2021-04-14 09:37:32
                Ukuran              259x244mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 19.425.000

                News Value          Rp 97.125.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR merupakan nonupah yang wajib dibayar
              pengusaha kepada pekerja atau buruh

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini berdasar laporan keuangan internal selama
              dua tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak
              sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR 2021 dengan besaran sesuai
              ketentuan

              negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
              Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Bagi yang mampu tidak masalah. Tanpa SE
              pun, mereka akan bayar. Persoalannya, kan ada yang tidak mampu. Sedangkan SE ini kesannya
              memaksakan harus bayar lunas

              negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
              Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Siapa yang paling tahu kondisi perusahaan
              jika bukan karyawan dan manajemen itu sendiri. Biarkan saja mereka berunding. Kecuali jika
              ada perusahaan yang moral hazard-nya jelek. Misalnya, mampu tapi tidak mau membayar sesuai
              aturan, nah itu biar karyawannya yang bersikap



              Ringkasan

              Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan kepada
              para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunj angan hariraya(THR) Idul Fitri bagi
              pekerja/  buruh  di  perusahaan.  Sebagaimana  disampaikan  Menko  Perekonomian  Airlangga
              Hartarto sebelumnya, pemerintah meminta MENAKER Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR
              keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh.
              THR digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari
              raya keagamaan. “THR merupakan nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau
              buruh,” ujarnya. Pembayaran THR harus dilakukan maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum

                                                           562
   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568