Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

DISNAKER KABUPATEN BANDUNG SIAPKAN POSKO PENGADUAN THR

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung segera mengeluarkan
Surat Edaran (SE) terkait kewajiban perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul
Fitri 1422 Hijriah. SE tersebut sebagai tindak lanjut dari SE yang telah diumumkan oleh Menteri
Tenaga Kerja Ida Fauziah pada 12 April kemarin. "Setiap tahun kami memang mengeluarkan SE
soal kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR kepada pekerjanya. Sekarang masih kami
bahas dan dalam dua pekan ini SE itu akan kami keluarkan dan ditandatangani oleh Pj Bupati
Bandung," kata Kadisnakertrans Kabupaten Bandung Rukmana, di Soreang, Rabu (14/4).

Dikatakan Rukmana, pembahasan ini perlu dilakukan, mengingat dalam salah satu poin di SE
Menaker menyebutkan jika ada perusahaan yang tidak bisa membayarkan THR. Maka menjadi
kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencarikan solusinya. Sedangkan waktu yang
tersisa untuk mencari solusi ini hanya tersisa sekitar satu minggu.n "Jadi kami harus
membahasnya dulu. Karena jangan sampai menimbulkan masalah baru. Contohnya seperti tahun
lalu,Menaker membolehkan perusahaan membayar THR dicicil yang akhirnya ada perusahaan
yang sampai dicicil 12 kali. Nah masalah yang sekarang itu kami juga harus mencarikan solusi
untuk kedua belah pihak dan aturan sekarang melarangnya mepet cuma satu minggu," ujarnya.

Dikatakan Rukmana, untuk memastikan para perusahaan ini melaksanakan kewajibannya
memberikan THR, pihaknya juga akan mendirikan posko pengaduan. Dengan dilengkapi hodine
service, untuk memudahkan pekerja melaporkan diri jika perusahaan tempatnya bekerja
melanggar. "Selain itu kami juga akan melakukan monitoring kesemua perusahaan. Untuk
memastikan pelaksaanan dari SE tersebut apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Nah
nanti jika ada pelanggaran akan masuk dalam pengawasan kami," katanya.

Rukmana melanjutkan, pada tahun lalu perusahaan yang memberikan THR secara dicicil yakni
sekitar 20-an dari sekitar 1000-an lebih perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung. Sedangkan
selebihnya atau perusahaan dengan skala menengah dan kecil, biasanya pemberian THR
dilaksanakan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usahanya.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi menyambut gembira
terbitnya SE Menaker soal kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR itu. Kata dia, SE
Menaker itu harus dimbangi dengan komitmen yang kuat dari pengusaha dan diawasi dengan
baik oleh Disnakertrans. "Terbitnya SE Menaker ini tentu kami sambut dengan baik. Ini langkah
menggembirakan, setelah sebelummya pemerintah berkomitmen soal bantuan kepada
masyarakat yang terdampak pandemi virus corona," katanya.
(rd dani r nugraha/ghi)

64