Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H-7, karena kelonggaran yang diberikan hanya sampai
H-1 hari raya Idul Fitri," terang Ida.
Namun Ida berpesan bahwa kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja dengan besaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hasil kesepakatan dilaporkan kepada
dinas ketenagakerjaan setempat.

"Berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan denda, pengusaha yang
terlambat membayar THR keagamaan pada pekerja/ buruh dikenai denda sebesar 5% dari total
THR yang harus dibayar sejak berakhinya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar,"
tegas Ida.

Bahkan, pengenaan denda tersebut pun tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap
membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR
keagamaan kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan, paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, yakni Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan Permenaker 6 Tahun 2016. Pengenaan sanksi
administratif juga tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan
membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha," tutur lda.

Di sisi lain Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSD Andi Gani Nena Wea
mengaku bertemu dengan beberapa Menteri di Istana Negara salah satu yang dibahas berkaitan
dengan THR.
"Juga membahas soal THR yang menjadi polemik sekarang dan semoga Menaker segera
menerbitkan Satgas THR yang diisi oleh buruh dan pengusaha. Jadi ada keseimbangan. Bukan
hanya pemerintah," ungkapnya, kemarin.

Andi mengatakan bahwa jika Satgas THR diisi tiga pihak maka akan berimbang dalam menangani
persoalan THR. Dengan begitu dapat diketahui mana saja perusahaan yang mampu dan tidak
memberikan THR.

"Karena itu kita minta di tahun 2021 Satgas THR diisi oleh tiga pihak, yaitu pemerintah, buruh,
dan pengusaha, agar bisa berimbang. Jadi bisa netral dan bisa memberikan masukan-masukan
yang benar-benar seimbang. Dari pengusaha memberikan argumentasi, dari federasi buruh juga
memberikan argumentasi yang tepat. Dan kita bisa melihat sama-sama perusahaan ini mampu
atau tidak memberikan THR," paparnya.
Dia menekankan pentingnya pengawasan dalam pemberian THR ini. Namun paling tepat hal ini
diawasi oleh pemerintah, pengusaha, dan buruh. (Baca juga: "Sssttt! Besok Tarif Peti Kemas di
Tanjung Priok Naik").

"Yang penting, yang terbaik pengawasan itu ada dan melekat dan juga harus diberikan sanksi
kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan THR secara utuh," tuturnya.

Dia menyebut masih ada perusahaan yang mencicil THR dari tahun 2020 sampai hari ini.

68