Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 72
"Sudah turun petunjuknya melalui SE Menaker. Barusan kita juga diberi arahan melalui zoom,"
tutur Wasker Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim Wilker Lamongan Nurainiyah Silvia Indriani
kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (14/4).Menurut dia, SE tersebut menekankan empat
poin kepada gubernur dan bupati atau walikota, serta perusahaan yang merasa masih terdampak
covid-19.
"Perusahaan diminta untuk membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR secara tepat
waktu, yang dibuktikan melalui laporan keuangan," ujarnya.
Perusahaan diminta memberikan solusi dengan berdialog dengan pekerjanya guna mencari
kesepakatan yang dibuat secara tertulis. Silvi menjelaskan, kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR.
"Laporan hasil kesepakatan harus diserahkan tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri. Kesepakatan
tidak merubah berapanya, tapi jangka waktu pembayarannya saja," katanya.
SE Menaker tersebut juga menekankan dasar THR masih menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021, serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. "Untuk penerapan THR tahun
ini masih sama, tidak ada perubahan. Tugas kami melakukan pemantauan melalui SE ini,' terang
Silvi. Dia menambahkan, penerima THR itu pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu
(PKTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Mereka minimal telah memiliki masa kerja
sekitar satu bulan.
"Untuk pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya," terang Silvi saat dikonfirmasi
via ponsel.
Bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja lebih dari setahun, maka perhitungan IUR
mendapatkan satu bulan upah. Sedangkan pekerja yang telah bekerja sebulan,
perhitungannyamasakerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah. "Nantinya diberikan secara
proporsional," ucap Silvi.
Bagaimana jika terdapat perusahaan yang mangkir membayar THR? Silvi menjelaskan, jika tidak
membayar; maka konsekuensinya berupa punishment yang sesuai perundang-undangan. 'Kalau
terlambat ada denda, kalau tidak membayar sanksinya di administrasi. Nanti kita tindaklanjuti
turun kelapangan, Mana saja yang ada kesepakatan, dan mana saja ada pelaporan khusus," ujar
Silvi. (ind/yan)
71
