Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

hingga tak membayar THR sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta
menunda pembayaran upah lembur buruh.
"Akibat dari kebijakan ini, sebagian pekerja KFC mendapatkan upah jauh di bawah Upah
Minimum Kota/ Kabupaten yang berlaku pada tahun 2020," terangnya.

Pemotongan upah, penundaan pembayaran THR dan upah lembur itu menurut SPBI, dilakukan
FAST tanpa persetujuan buruh, 'ini bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 13
tahun 2003 sebagaia mana diubah dalam ketentuan pasal 81 angka 24 Undang-undang Cipta
Kerja," sambungnya.

Selain itu FAST juga mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran tunjangan kelahiran,
kematian, pernikahan dan penghargaan masa kerja. "Padahal,

kebijakan ini sudah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Penerapan Jam kerja
28 Jam per minggu bagi pekerja yang dirumahkan dan pekerja store yang tutup sementara,''
tambahnya.

Hal ini, katanya, sudah dialami seluruh pekerja KFC hampir setahun sejak pandemi COVI D-19
"Dan hingga hari ini belum ada kejelasan, kapan semua ini akan dibayarkan oleh pengusaha
kepada Pekerja," ucapnya.

Dalam demonstrasi selain mendesak dikeluarkannya kebijakan pembayaran upah, para
karyawan yang tergabung di SPBI juga ingin perusahaan menghapus kebijakan pemotongan
upah dan penahanan upah serta memberikan THR 2021 seusai PKB dan menaikkan upah level
staff hingga dibayar upah lemburnya. Para buruh itu juga meminta Kementerian
Ketenagakerjaan agar melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran norma
ketenagakerjaan yang dilakukan oleh FAST. (LHTJ)

74