Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

Ida Fauziyah gerak cepat agar nasib THR karyawan swasta tak lagi seperti tahun lalu. Kalau
tahun lalu kita tahu pembayaran THR karyawan swasta sempat mendapat kelonggaran dari
Menteri Ida karena sedang terjadi pandemi.

Tapi karena tahun ini masih dalam suasana pandemi karyawan swasta masih harap-harap cemas
soal ketentuan pencairan THR. Kekhawatiran itu terjawab dengan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021, Ida memberikan perintah untuk membayarkan THR
karyawan secara utuh.

Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan, Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan
untuk mencapai mimpinya.

"Diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja atau buruh," ucap Ida pada Senin (12/04). Bukan hanya keputusan sepihak,
Ida sudah berkoordinasi dengan banyak pihak terkait.

Mengenai THR karyawan, Ida sudah merapatkannya bersama lembaga kerja sama tripartit
nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi yang instens dengan
pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh membuat Surat Edaran Menteri itu tercipta. Dan
pastinya, kebijakan ini berbeda dari tahun lalu.

Pada 2020, Kemennaker menerbitkan SE Menaker Nomor 6 tahun 2020 berupa kelonggaran bagi
perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun awal Indonesia terpapar virus corona, banyak usaha yang gulung tikar sehingga
Menteri Ida melonggarkan kebijakannya. Tahun ini akan kembali normal. THR harus dibayarkan
oleh pemilik usaha paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Mengingat pemerintah sudah mulai bergerak memulihkan sektor industri yang sempat
mengalami kerugian. Roda perekonomian sudah mulai bergerak, kegiatan ekonomi nasional
sudah mulai membaik kembali.

"Atas dasar itu saya sampaikan, THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non upah yang
wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari
Raya Keagamaan tersebut tiba," ucap Ida Fauziyah tegas.

Karena tahun ini sudah tak berlaku pelonggaran pembayaran THR karyawan, Ida Fauziyah juga
mengatur sanksi apabila setiap pengusaha lalai membayarkan THR. Sanksi yang diterapkan
Menteri Ketenagakerjaan itu berupa denda yang harus dibayar setiap pengusaha apabila
ketahuan tak membayarkan THR karyawan.

"Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau
buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," ucap Ida Fauziyah.

Tak hanya itu saja, setiap pelaku usaha yang tak membayarkan THR karyawan akan
mendapatkan sanksi administratif seperti yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2.

"Sanksi administratif tersebut berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," ucap Ida.
Artikel telah tayang di Grid.id dengan judul Kabar Gembira, Menaker Ida Fauziyah Pastikan THR
untuk Karyawan Swasta Pencairannya Tak Seperti Tahun Lalu, Ini Jadwal Pencairannya.

86