Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang," kata Andi di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4).

KSPSI : LIBATKAN BURUH DALAM SATGAS THR

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk melibatkan perwakilan buruh ke dalam
Satuan Tugas Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) agar tunjangan itu dipastikan dapat
dibayarkan seluruhnya kepada pekerja.

"Kita minta tahun ini, di tahun 2021, Satgas THR diisi oleh tiga pihak, pemerintah, buruh, dan
pengusaha agar bisa berimbang, agar bisa netral bisa memberikan masukan-masukan yang
benar-benar seimbang," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4).
Usulan pelibatan buruh dan pengusaha di Satgas THR itu, kata Andi, sudah disampaikan ke
pemerintah pada Rabu ini. Ia berharap dalam satu hingga dua hari ke depan, Menaker
mengeluarkan ketetapan mengenai keanggotaan Satgas THR.

KSPSI mengapresiasi pemerintah yang telah mengeluarkan ketetapan mengenai kewajiban
pembayaran THR menjelang Idulfitri 1442 Hijriah. Namun, pembayaran THR oleh perusahaan
harus tetap diawasi oleh pemerintah. "Dan juga diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan
yang memang tidak memberikan THR secara utuh," ujarnya.
Andi mengatakan hingga saat ini masih ada perusahaan yang mencicil pembayaran THR periode
2020. Ia meminta pemerintah dan kelompok pengusaha untuk memberikan kebijakan yang tepat
agar THR seluruh pekerja dapat dilunasi.

"Mudah-mudahan 1-2 hari ini Menteri Tenaga Kerja akan segera mengeluarkan, mudah-
mudahan harapan kami, ya, harapan kami akan mengeluarkan kebijakan baru," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menetapkan pembayaran THR keagamaan tahun 2021
dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Hal tersebut dijabarkan melalui Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK04/IV/2021 yang mewajibkan para pengusaha untuk
membayarkan THR secara penuh.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menegaskan para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya
(THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 Hari Raya Idulfitri sesuai aturan yang berlaku.

"Kemenaker dan pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai
peraturan yang ditetapkan," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa lalu.

Keringanan listrik
Sementara itu, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
menyampaikan bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tidak dapat dihindari sebagai
kewajiban pengusaha, sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR
tahun 2021 bagi pekerja atau buruh perusahaan.
Namun demikian, Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja meminta keringanan untuk
pembayaran tagihan listrik industri tekstil. "THR tidak dapat dihindari. Anggota meminta agar
tagihan PLN untuk tiga bulan diberi keringanan pembayaran 50 persen, dan 50 persen sisanya
dapat dicicil sebanyak lima kali," ujar Jemmy saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (13/4)
lalu.
88