Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 117
MENAKER JELASKAN BELEID ANYAR SOAL UPAH BURUH DI INDUSTRI TERDAMPAK
COVID-19
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan maksud dari
diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang pelaksanaan
pengupahan pada industri padat karya tertentu. Ia memastikan beleid itu tidak mengamanatkan
kepada perusahaan untuk memangkas gaji pada buruh program padat karya.
"Dalam hal terjadi penyesuaian upah maka itu bukan berarti pemangkasan upah tetapi
penyesuaian upah dengan waktu kerja yang juga tidak normal. Dapat terjadi pengurangan jam
kerja atau perusahaan tidak beroperasi sama sekali," tutur Ida kepada Tempo, Rabu, 17 Februari
2021.
Ida mengatakan beleid tersebut dibuat agar para pihak di perusahaan yang terkena dampak
Covid-19 tidak membuat keputusan sepihak. Terutama, ujar dia, keputusan yang terkait dengan
hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pekerja dan pengusaha, dalam hal pengupahan.
Permen ini, ujar dia, mengamanatkan agar keputusan terkait pengupahan di perusahaan yang
terdampak Covid-19, yaitu sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk bekerja, harus dilakukan
berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha.
"Hal ini penting agar keputusan tersebut menjadi keputusan yang tepat seoptimal mungkin
melindungi hak pekerja dan tetap mendukung kelangsungan usaha," kata Ida.
Sebelumnya, Ida Fauziyah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021
tentang pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi
Covid-19 pada Senin, 15 Februari 2021.
"Bagi Perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Corona Vims Disease
2019 (COVID-19) dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah
Pekerja/Buruh," dinukil dari Pasal 6 Ayat 1 beleid tersebut.
Berdasarkan pasal 6 ayat 2, penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja atau buruh. Beleid tersebut pun mengatuh agar kesepakatan mengenai
penyesuaian upah tersebut dilakukan melalui masyawarah yang dilandasi kekeluargaan,
transparansi, dan itikad baik.
Kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat besaran upah, cara
pembayaran upah, serta jangka waktu kesepakatan paling lama sampai 31 Desember 2021. Hasil
kesepakatan tersebut pun dapat diberikan kepada buruh.
Kendati demikian, besaran upah sebagaimana kesepakatan tersebut, tidak berlaku sebagai dasar
perhitungan iuran dan manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja, dan hak-
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan hak-hak Pekerja/Buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai Upah sebelum penyesuaian upah berdasarkan
kesepakatan," dinukil dari Pasal 8 ayat 2.
Berdasarkan beleid tersebut, industri padat karya tertentu yang dimaksud harus memenuhi
kriteria, antara lain memilik pekerja atau buruh paling sedikit 200 orang dan persentase biaya
tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit 15 persen.
Industri padat karya tertentu tersebut meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau;
industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit dan barang kulit; industri alas kaki; industri mainan
anak; dan industri furnitur.
116
