Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 114

Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  Fraksi  PKS  Kurniasih  Mufidayati  tak  terlalu  antusias  menanggapi
              usulan mempersingkat libur tersebut.
              Sebab, dia mempertanyakan apakah mempersingkat libur tersebut efektif dan menjadi jaminan
              mengurangi angka positif kasus Covid-19.

              "Pertanyaannya,  apakah  (mempersingkat  libur)  dijamin  bisa  kurangi  angka  positif?"  tanya
              Mufida, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (18/2/2021).

              Politikus  PKS  itu  tak  terlalu  mempermasalahkan  jikalau  nantinya  usulan  Menpan  RB  Tjahjo
              Kumolo benar-benar diterapkan.

              Hanya saja, kata dia, kebijakan libur yang diambil hendaknya harus adil dan proporsional bagi
              masyarakat.

              "Kalau memang hal tersebut dianggap bisa mengurangi potensi penularan, ya nggak masalah.

              Tapi semua kebijakan libur harus adil dan proporsional bagi masyarakat," jelas Mufida.
              Sebelumnya diberitakan, demi mencegah meluasnya penularan Covid-19, libur Hari Raya hingga
              libur Tahun Baru 2022 diusulkan dipersingkat.

              Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo
              mengusulkan libur ini.

              Tjahjo menilai pemangkasan cuti bersama dan pelarangan ASN ke luar kota saat libur panjang
              efektif mengurangi penambahan penularan kasus corona.

              "Kami usulkan supaya libur Idulfitri (sampai) tahun baru enggak ada H-5 atau H+5, atau H-10
              H+10, diperpendek.

              Dengan protokol kesehatan yang ketat, disiplin," kata Tjahjo saat acara Penghargaan Pelayanan
              Publik Lingkup Polri yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian PANRB, Selasa (16/2/2021).

              Pemerintah telah menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2021 pada 12 Mei dan 17-19 Mei
              2021.

              Tjahjo mengatakan usulan itu nantinya turut dibarengi dengan instrumen sanksi bagi para ASN
              maupun anggota TNI-Polri yang berlibur ke luar kota.
              Menurutnya, aparatur pemerintah harus menjadi contoh berdisiplin yang baik bagi masyarakat.


              "Dan sanksi yang tegas baik bagi ASN, TNI-Polri, dan bisa beri contoh ke masyarakat," kata dia.
              Ditegaskan, saat menerapkan larangan ASN, TNI dan Polri ke luar kota saat libur panjang Imlek
              12-14 Februari 2020 lalu mampu menurunkan penambahan pasien Covid-19 hingga 25 persen.

              Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun
              2021 dalam Surat Keputusan Bersama pada 10 September 2020 lalu.

              Total ada 15 hari libur nasional dan 7 hari cuti bersama sepanjang tahun 2021.
              Keputusan tersebut tercantum dalam SKB Cuti Bersama Tahun 2021 Nomor 642/2020, Nomor
              4/2020 dan Nomor 4/2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

              SKB tersebut adalah keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri
              Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.


                                                           113
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119