Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 110
"Bahwa dalam penyidikan BPJS Ketenagakerjaan ini, kerugian (negara) itu ada. Tetapi, apakah
ada perbuatan melawan hukum, atau bukan, itu yang tidak gampang," kata Ali kepada
wartawan, Kamis (18/2).
Menurut dia, penyidik pun masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi segala transaksi di bursa.
Ali berdalih kerugian dalam bisnis itu memungkinkan untuk dapat terjadi. Hanya saja, tak selalu
hal tersebut mengindikasikan terjadinya korupsi.
Penyidik, kata Ali, tak akan buru-buru dapat menetapkan tersangka di kasus ini. Dia tak ingin
kesimpulan penyidik malah berujung bebas pada putusan hakim kelak karena pandangan yang
berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) "Nah itu kita dalami dan belum ada kesimpulan,
masih didalami. Kalau sudah ditemukan pasti diminta ekspose (penetapan tersangka)," tukas
dia.
Dalam perkara ini, Kejagung memprediksi kerugian di tubuh perusahaan pelat merah tersebut
mencapai Rp20 triliun dalam tiga tahun terakhir.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah
mengatakan pihaknya mempertanyakan ihwal kemungkinan risiko bisnis yang terbilang besar.
Dia pun mempertanyakan pengelolaan perputaran uang nasabah di BPJS Ketenagakerjaan.
"Kalau itu kerugian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh itu sampai menyebabkan
kerugian Rp20 triliun?" ucap Febrie kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta
Selatan, Kamis (11/2).
Hanya saja, dia mengatakan penyidik masih mendalami apakah analisis keuangan yang berujung
kerugian perusahaan dilakukan perusahaan tersebut disengaja dilakukan secara sengaja atau
tidak. (mj/kid).
109
