Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

Dalam aturan ini disebutkan bahwa bahwa perusahaan industri padat karya tertentu yang
terdampak pandemi Covid-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah
pekerja/buruh.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan bahwa penyesuaian
tersebut tak bisa dilakukan secara sepihak. Dia menerangkan, penyesuaian besaran dan cara
pembayaran upah oleh industri padat karya ini harus berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh.

"Dengan demikian jelas bahwa bila perusahaan akan melakukan penyesuaian besaran upah, hal
tersebut benar-benar harus dilakukan berdasarkan kesepakatan atau tidak dapat dilakukan
secara sepihak, dan pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan tersebut," ujarnya.

Dalam Pasal 7 Permenaker tersebut dikatakan bahwa kesepakatan pengusaha dan pekerja
dilakukan secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat besaran upah, cara
pembayaran upah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama tanggal 31 Desember
2021. Pengusaha juga harus menyampaikan hasil kesepakatan kepada pekerja.

Anwar menjelaskan, dengan aturan ini tak berarti bahwa perusahaan bisa memangkas gaji
tenaga kerja program padat karya. Menurutnya, permenaker ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan bagi pekerja/buruh terkait pelaksanaan pengupahan dan menjaga kelangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh pada industri padat karya tertentu serta menjaga kelangsungan
usaha bagi pengusaha industri padat karya tertentu yang mengalami dampak Covid-19.

Anwar menjelaskan, pelindungan terhadap pekerja tersebut yakni pelindungan terhadap
terpenuhinya hak atas upah dan hak lainnya bagi pekerja/buruh.

"Oleh karena itu, Permenaker ini menegaskan dan memberikan pedoman bahwa meskipun
perusahaan industri padat karya tertentu mengalami dampak Covid-19, tetap harus
melaksanakan kewajibannya membayar upah dan hak lainnya kepada pekerja/buruhnya," terang
Anwar.

Industri padat karya tertentu yang dimaksud dalam aturan ini memiliki kriteria pekerja/buruh
paling sedikit 200 orang dan persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit
sebesar 15%.

Industri padat karya tersebut meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil
dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki, industri mainan anak; dan
industri furnitur.

105