Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 98
USUT KASUS KORUPSI DI BPJS KETENGAKERJAAN, KSPI : KAMI JALAN BERSAMA
KEJAGUNG
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) menegaskan akan turut serta mengawal pengusutan dan berjalan bersama
Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp
20 triliun.
Hal ini dilakukan karena menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyo
total kerugian yang diduga akibat tindak korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini mencapai Rp 43
Triliun.
"Dugaan kasus korupsi di BPJS Ketenagakerjaan Kejagung menyebut ada 43 Triliun yang
berpotensi dirugikan kemudian dikonfirmasi lagi menjadi Rp 20 T di BPJS Ketengakerjaan,"
katanya kepada awak media saat aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan,
Kamis (18/2/2021).
Oleh karenanya Kahar dan masa aksi dari serikat buruh KSPI bertekad terus mengawal
pengusutan yang dilakukan Kejagung saat ini.
"Kami mensupport, memberikan dukungan kepada Kejagung agar kasus ini bisa diselesaikan
sampai tuntas sampai ketemu siapa yang bertanggung jawab," ucapnya.
Lebih jauh kata Kahar, pada aksi yang juga digelar secara virtual di sosial media KSPI dengan
melibatkan puluhan ribu buruh ini merupakan upaya pihaknya untuk menyuarakan suara kaum
buruh se-Indonesia.
Karena menurutnya banyak laporan keresahan dari para pekerja di Indonesia yang diterima KSPI
atas dugaan kasus korupsi di BPJS Ketengakerjaan ini.
"Mereka menanyakan persis hal tersebut. Bagi buruh simple saja dana yang dipotong tiap bulan
dari iurannya buruh dari keringat mereka, kok masih tega-teganya masih dikorupsi ini yang
membuat buruh bereaksi," ungkapnya.
Di sisi lain, Presiden KSPI Said Iqbal menyebut, KPSI telah mengirimkan surat ke Kejaksaan
Agung agar sungguh-sungguh dalam menangani kasus ini.
Surat tersebut juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) "Kami percaya Presiden
Jokowi akan memperhatikan dan mengambil tindakan terhadap indikasi korupsi di BPJS
Ketenagakerjaan," kata Said.
KSPI juga meminta pihak terkait memanggil para direksi dan lembaga investasi untuk menggali
keterangan, serta mencekal Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak bepergian ke luar negeri.
"Kami persoalkan adalah adanya potensi kerugian sebesar Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan.
Buruh pasti akan bereaksi, karena ada uang mereka di sana," ucapnya.
97
