Page 103 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2021

Judul Putuskan PHK 677 Karyawan, Indosat: Tidak Benar Sewenang-wenang
Nama Media tempo.co
Newstrend PHK Karyawan Indosat
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1493487/putuskan-phk-677-karyawan-
indosat-tidak-benar-sewenang-wenang
Jurnalis Bisnis.com
Tanggal 2021-08-11 20:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Director & Chief Human Resources Officer PT Indosat Tbk. Irsyad Sahroni menjelaskan bahwa
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Langkah PHK diklaim telah sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan UU No. 2
tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. "Di mana pengadilan-
pengadilan hubungan industrial telah menetapkan bahwa Indosat Ooredoo sah melakukan PHK
karena reorganisasi," ujar Irsyad seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 10 Agustus
2021. Saat ini juga telah ada 3 Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan dan membenarkan
bahwa Indosat Ooredoo sah melakukan PHK karena Reorganisasi.

PUTUSKAN PHK 677 KARYAWAN, INDOSAT: TIDAK BENAR SEWENANG-WENANG
Director & Chief Human Resources Officer PT Indosat Tbk. Irsyad Sahroni menjelaskan bahwa
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Langkah PHK diklaim telah sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan UU No. 2
tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

"Di mana pengadilan-pengadilan hubungan industrial telah menetapkan bahwa Indosat Ooredoo
sah melakukan PHK karena reorganisasi," ujar Irsyad seperti dikutip dari keterangan tertulis,
Selasa, 10 Agustus 2021. Saat ini juga telah ada 3 Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan
dan membenarkan bahwa Indosat Ooredoo sah melakukan PHK karena Reorganisasi.

Oleh sebab itu, Irsyad menegaskan, tidak benar Indosat Ooredoo melakukan PHK secara
sewenang-wenang atau tanpa berdasar kepada ketentuan hukum yang berlaku, seperti
melanggar Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.
Lebih jauh, Irsyad menjelaskan terkait dengan tuduhan perusahaan menghentikan pembayaran
upah saat perselisihan PHK masih berproses di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Oleh karena itu, fakta yang benar adalah Indosat Ooredoo melakukan penghentian
pembayaran upah setelah mendapatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

102