Page 104 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2021

Irsyad membeberkan ada dua fakta penting yang mendasari keputusan perusahaan. Pertama,
tidak ada perintah pengadilan hubungan industrial kepada Indosat Ooredoo untuk terus
membayar upah selama proses kasasi.

Kedua, kewajiban bagi pengusaha dan pekerja terbatas sampai dengan selesainya perselisihan
sesuai tingkatannya, yakni bipartit atau mediasi, atau pengadilan hubungan industrial. Oleh
karena itu, pekerja tidak lagi memiliki kewajiban untuk bekerja dan Pengusaha juga tidak lagi
memiliki kewajiban untuk membayar upah.

Proses PHK yang dilakukan Indosat juga sudah sesuai dengan UU No.13/2003 tentang
Ketenagakerjaan jo UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan
pelaksanaannya berjalan lancar. Prosesnya, Indosat Ooredoo telah melakukan reorganisasi yang
dikomunikasikan kepada seluruh karyawan pada 14 Februari 2020.

Dari pemberitahuan yang disampaikan kepada 677 karyawan, sebanyak 625 karyawan (atau 92
persen) menerima rencana PHK akibat reorganisasi dan hanya 52 orang (atau 8 persen) yang
menolak rencana PHK tersebut.

Irsyad menyebutkan, tidak benar tuduhan bahwa Indosat Ooredoo menggiring, menyudutkan,
menjebak, mengintimidasi dan tidak memberikan kesempatan karyawan dalam mengambil
keputusan.

"Fakta yang benar adalah Indosat Ooredoo memberikan waktu selama 7 hari (14-21 Februari
2020) bagi karyawan untuk bermusyawarah dengan keluarga dalam pengambilan keputusan,"
tutur Irsyad.

Adapun bagi yang menyatakan menolak saat itu, Indosat menghormati keputusan mereka untuk
selanjutnya berproses sesuai dengan ketentuan dalam UU No.2/2004 yakni melakukan
perundingan, bipartit, mediasi dan persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengaduan dugaan PHK massal secara sewenang-wenang tersebut, kata Irsyad, diyakini oleh
manajemen hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari mereka yang pernah menjadi karyawan
dan mengalami dari dampak perubahan organisasi. "Sehingga tidak mewakili seluruh karyawan
Indosat Ooredoo."

Indosat Ooredoo sebelumnya menyebutkan perubahan organisasi dengan tujuan menjadikan
bisnis lebih lincah dilakukan agar lebih fokus kepada pelanggan dan lebih dekat dengan
kebutuhan pasar. Perubahan ini merupakan bagian dari rencana bisnis yang telah dipersiapkan
sejak lama dan merupakan bagian dari kelanjutan implementasi strategi 3 tahun perusahaan.

Adapun serikat pekerja Indosat sebelumnya meminta bantuan Komisi Nasional (Komnas) HAM
untuk mengaudiensi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan PT Indosat Tbk. (ISAT).
Komnas HAM pun meminta keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan. Komnas HAM
mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker).

Dalam surat tertanggal 2 Agustus 2021 itu, Komnas HAM meminta agar Kemnaker memberikan
keterangan dan informasi berkenaan dengan permasalahan perburuhan yang ada di PT Indosat
Tbk paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya surat ini. Dalam suratnya, Komnas HAM juga
menegaskan bahwa hak untuk tidak di PHK sewenang-wenang dan mendapatkan pemenuhan
hak-haknya telah diatur dalam Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 28D Ayat
(2) UUD 1945.

103