Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," kata Ida dalam siaran pers, Senin (31/5/2021).

Ida mengatakan, urgensi keberadaan nota kesepahaman ini adalah mempertimbangkan
kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal.

Apalagi adanya kondisi pandemi Covid-19, semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi
pekerja migran, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.

Ida menilai, penandatanganan kerja sama bilateral ini diperlukan guna mengatur mekanisme
penempatan, dan meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email "Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif
antara kedua pemerintah guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait
AKPI di Korea dan pemberi kerja," kata Ida.

Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran Indonesia
(PMI).
Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja pada
kapal perikanan di atas 20 ton.

Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral antara
Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, mulai dari proses perekrutan dan penempatan juga
diharapkan bisa berjalan lebih baik.

Selain itu juga, perlindungan AKPI, dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.

Ida mengatakan, sebagai turunan dari nota kesepahaman tersebut, Ida juga akan membentuk
sebuah Pengaturan Pelaksana, yang secara rinci mengatur mengenai penempatan dan
pelindungan AKPI.
Termasuk juga pelaksanaan penempatan dan perekrutan AKPI akan dilakukan melalui skema G
to G.

108