Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021
P. 112
Judul RI-Korsel Sepakat Tingkatkan Perlindungan Awak Kapal Perikanan
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Pelindungan AKPI
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/408527/ri-korsel-sepakat-
tingkatkan-perlindungan-awak-kapal-perikanan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-31 19:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan perlindungan Awak Kapal
Perikanan Indonesia (AKPI), yang bekerja di kapal ikan pesisir Korea. Peningkatan pelindungan
ini termasuk memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar kerja.
RI-KORSEL SEPAKAT TINGKATKAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PERIKANAN
PEMERINTAH Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan perlindungan Awak
Kapal Perikanan Indonesia (AKPI), yang bekerja di kapal ikan pesisir Korea. Peningkatan
pelindungan ini termasuk memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar kerja.
Kesepakatan peningkatan perlindungan tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang
Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI, yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea. Nota
kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan
dan Perikanan Republik Korea Seong-Hyeok Moon, secara virtual pada Senin (31/5) ini.
Penandatangan MoU menjadi momen penting bagi kedua negara, karena menandai dimulainya
implementasi kerja sama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal
perikanan Indonesia. Khususnya, yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton.
"Atas nama pemerintah Indonesia, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada
pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik, khususnya di bidang
ketenagakerjaan," ujar Menaker Ida, Senin (31/5).
Untuk pemerintah Indonesia, lanjut Ida, urgensi keberadaan nota kesepahaman ialah
mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal. Apalagi, pandemi
covid-19 menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja migran, khususnya yang bekerja
sebagai awak kapal.
"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan dan
meningkatkan pelindungan hak pekerja dan pemberi kerja," imbuh Ida.
111
