Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021
P. 119
Judul Indonesia dan Korea Teken Kesepakatan Pelindungan Awak Kapal
Perikanan
Nama Media jpnn.com
Newstrend Pelindungan AKPI
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/indonesia-dan-korea-teken-kesepakatan-
pelindungan-awak-kapal-perikanan
Jurnalis fri
Tanggal 2021-05-31 19:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) bersepakat untuk meningkatkan pelindungan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea. Peningkatan
pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar
kerja.
INDONESIA DAN KOREA TEKEN KESEPAKATAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL
PERIKANAN
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) bersepakat untuk meningkatkan
pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea.
Peningkatan pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI
sesuai pasar kerja.
Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker
Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara
virtual pada Senin (31/1/2021).
Penandatangan Nota Kesepahaman ini menjadi momen penting bagi kedua negara karena
menandai dimulainya implementasi kerja sama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja
bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton.
"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Ida Fauziyah.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bagi Pemerintah Indonesia, urgensi keberadaan nota
kesepahaman ini adalah mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di
118
