Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2020
P. 103
Jakarta - Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah /gaji (BSU) kepada 1,8 juta
guru honorer melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program
tersebut serupa dengan BSU yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
untuk 15,7 juta pegawai swasta dan pegawai pemerintah non PNS.
Program di Kemnaker mensyaratkan penerima subsidi gaji terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan . Sementara guru honorer banyak yang belum terdaftar sebagai peserta
jaminan sosial tersebut. Lantas apakah syarat tersebut akan dikecualikan untuk guru honorer?
"Harusnya begitu (syarat tersebut tidak diberlakukan untuk guru honorer). Jadi pengecualiannya
di situ," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya saing UKM
Kemenko Bidang Perekonomian Rudy Salahudin saat dihubungi detikcom , Senin (21/9/2020).
Berbeda dengan guru honorer, pegawai swasta oleh perusahaannya wajib didaftarkan di BPJS
Ketenagakerjaan.
"Nah ini yang mungkin pengecualiannya di situ, karena kan mungkin ada perbedaannya di situ.
Kalau ini kan karyawan itu kan harus perusahaannya mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan,
tetapi guru honorer kan tidak ada. Oleh sebab itu, itu Bu Menakar menyarankan agar itu
dilakukan oleh Dikbud," jelasnya.
Dihubungi terpisah, Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Nunuk
Suryani menerangkan saat ini mekanismenya sedang digodok.
"Kita tinggal merealisasikan dengan mekanisme yang paling tepat, apakah langsung bentuk
bantuan oleh Kemendikbud ataukah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini belum ada keputusan,"
sebutnya.
Kalaupun nantinya syarat penerima harus guru honorer yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
maka mereka akan didaftarkan.
"Nah ini mekanisme yang sedang kita pikirkan yang 1,8 juta itu yang belum terdaftar itu
bagaimana proses pendaftarannya, siapa yang bertanggung jawab mendaftarkannya, sampai ke
nomor rekeningnya itu yang sedang kita pikirkan. Sementara kalau guru-guru seperti itu kan
pemberi kerjanya itu bukan Kemendikbud. Kan pemberi kerja itu adalah dari yayasan atau
daerah," tambahnya.
(toy/eds) .
102
