Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2020
P. 113

Judul               DPR Diminta Fokus Awasi Dana Penanganan Corona Ketimbang Bahas
                                    RUU Ciptaker
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/corona/2020/09/21/dpr-diminta-fokus-
                                    awasi-dana-penanganan-corona-ketimbang-bahas-ruu-ciptaker
                Jurnalis            Reza Deni
                Tanggal             2020-09-21 14:54:20
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Ringkasan

              JAKARTA  - Di tengah pandemi  Covid-19  yang masih berlangsung,  Muhammadiyah  meminta
              kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  agar  menunda  pembahasan  Rancangan  Undang-
              undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.



              DPR DIMINTA FOKUS AWASI DANA PENANGANAN CORONA KETIMBANG BAHAS
              RUU CIPTAKER

              JAKARTA  - Di tengah pandemi  Covid-19  yang masih berlangsung,  Muhammadiyah  meminta
              kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  agar  menunda  pembahasan  Rancangan  Undang-
              undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

              "Termasuk  RUU Omnibus Law  atau Cipta Kerja. DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan
              fungsi  pengawasan  agar  penggunaan  dana  penanganan  pandemi    Covid-19    dipergunakan
              dengan baik, benar, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya rakyat
              kecil  yang  paling  terdampak  oleh  pandemi    Covid-19    ,"  kata  Sekretaris  Umum  PP
              Muhammadiyah  , Abdul Mu'ti dalam konferensi pers virtual, Senin (21/9/2020).

              Para  politisi,  dikatakan  Mu'ti,  sebaiknya  tidak  memanfaatkan  pandemi    Covid-19    sebagai
              komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.

              "Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan, para elite menunjukkan sikap
              kenegarawanan  dengan  kearifan  menahan  diri  dari  polemik  politik  yang  tidak  substantif,"
              katanya. Anggota DPR dan elit politik, dikatakan Mu'ti, harus menunjukkan tanggung jawab dan
              moral politik yang luhur dalam menangani  Covid-19  dan penyelesaian masalah bangsa yang
              bersifat mendesak dan darurat.

              "Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk
              yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah
              berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani  Covid-19  ," kata Mu'ti  "Semoga
              bangsa Indonesia dapat mengatasi masalah pandemi  Covid-19  dan senantiasa dalam lindungan
              Allah SWT," pungkasnya.

                                                           112
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118