Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2020
P. 117
Judul PP Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Omnibus Law
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/21/09/2020/pp-muhammadiyah-
minta-dpr-tunda-pembahasan-ruu-omnibus-law/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-21 14:04:58
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Di tengah pandemi Covid-19, Badan Legislasi (Baleg) DPR masih tetap melakukan pembahasan
mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Ketua Umum
PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta kepada para anggota dewan untuk menghentikan
pembahasan RUU Omnibus Law tersebur, lantran berpotensi menimbulkan kegaduhan.
PP MUHAMMADIYAH MINTA DPR TUNDA PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW
Di tengah pandemi Covid-19, Badan Legislasi (Baleg) DPR masih tetap melakukan pembahasan
mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Ketua Umum
PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta kepada para anggota dewan untuk menghentikan
pembahasan RUU Omnibus Law tersebur, lantran berpotensi menimbulkan kegaduhan.
"Meminta kepada DPR agar menunda pembahasan RUU yang berpotensi menimbulkan
kegaduhan, termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja," ujar Haedar dalam keterangan
tertulis yang diterima , Senin (21/9).
Haedar menuturkan, ketimbang membahas RUU yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, lebih
baik DPR fokus terhadap pengawasan dalam penanganan wabah Covid-19 atau virus korona di
tanah air. "DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan
dana penanganan pandemi Covid-19 dipergunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung
manfaatnya oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh pandemi
Covid-19," katanya.
Haedar mengatakan, sudah saatnya semua pihak termasuk para anggota dewan lebih fokus
menangani Covid-19 di tanah air, yang terus mengalami penambahan kasus. "Sudah saatnya
anggota DPR dan elit politik lainnya menunjukkan tanggungjawab dan moral politik yang luhur
dalam menangani Covid-19 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat mendesak dan
darurat," tuturnya.
Editor : Estu Suryowati Reporter : Gunawan Wibisono .
116
