Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2020
P. 156

"Kami menghimbau agar perusahaan melakukan validasi tenaga kerja dengan upah di bawah Rp
              5 juta yang terdaftar di BP Jamsostek serta dan melaporkan nomor rekening mereka melalui
              aplikasi  yang  disiapkan  oleh  BP  Jamsostek,  sehingga  pemberian    Bantuan  Subsidi  Upah    ini
              segera bisa disalurkan," tegas Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto.

              Syarat ketentuan penerima subsidi adalah karyawan swasta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
              masih aktif, dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan, berdasarkan data upah yang dilaporkan
              dan tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan.

              2.  Data  rekening  masih  divalidasi    Ada  3  tahap  validasi  yang  dilakukan  oleh  BP  Jamsostek.
              Pertama validasi eksternal melalui kerja sama dengan bank untuk mengecek validitas nomor
              rekening peserta calon penerima  subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan  .

              Kedua,  validasi  di  internal  BP  Jamsostek  dengan  mengacu  pada  kriteria  Peraturan  Menteri
              Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian  Bantuan
              Pemerintah  Berupa Subsidi Gaji bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19.
              Ketiga, validasi internal dengan mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan kepesertaan
              pekerja di BP Jamsostek. Validasi juga akan dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan setelah
              data nomor rekening diterima dari BP Jamsostek.

              3. Tidak lolos verifikasi  Agus Susanto mengatakan, dari 14,7 juta data calon penerima subsidi
              gaji Rp 600.000 yang sudah diterima, sejauh ini terdapat 1,2 juta data yang harus dikembalikan
              untuk diperbaiki perusahaan.

              Hasil itu didapat setelah BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi tiga lapis terhadap data-data
              yang masuk sebelum diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, yang akan memeriksa
              lagi kelengkapannya sebelum pencairan BLT ke calon penerima  subsidi gaji karyawan  dengan
              total Rp 2,4 juta itu.

              "Ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria, kemudian ada 1,2 juta yang
              masih  kita  proses  ulang,  kita  kembalikan  ke  perusahaan  untuk  diperbaiki  dan  kami  sedang
              menunggu proses perbaikan ini," ujar Agus dikutip dari  Antara.

              Total 1,7 juta data yang tidak bisa diteruskan itu dianggap tidak valid karena tidak sesuai dengan
              beberapa kriteria bagi penerima  bantuan Rp 600.000  yang ditetapkan Kemenaker.

              4. Proses transfer antar-bank  Proses pencairan BLT bantuan Rp 600.000 dilakukan pemerintah
              lewat 4 bank BUMN atau Himbara ke rekening penerima. Untuk pekerja yang menggunakan
              rekening bank swasta, BLT Rp 600.000 akan ditransfer dari Bank Himbara.

              Proses  transfer  dana  bantuan  subsidi  upah  dari  rekening  bank  BUMN  ke  bank  swasta
              membutuhkan waktu. Sehingga masih ada sebagian pekerja pengguna rekening bank swasta
              yang belum menerima pencairan BLT.

              5. Pencairan subsidi gaji Rp 600.000 dilakukan bertahap  Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan
              dilakukan pemerintah secara bertahap. Artinya jika memenuhi syarat sebagai penerima bantuan
              BPJS  namun  belum  menerima  pencairan  pada  tahap  1-3,  kemungkinan  bantuan  BPJS  akan
              diterima pada tahap berikutnya.

              Pemerintah menargetkan dapat menyalurkan bantuan subsidi gaji Rp 600.000 tahap pertama
              kepada total 15,7 juta pekerja, selambat-lambatnya akhir September 2020. Besaran bantuan
              subsidi gaji  karyawan yang disalurkan adalah setiap tahap (dua bulan) sebesar Rp 1,2 juta,
              sehingga  total  Rp  2,4  juta  selama  empat  bulan.  Subsidi  gaji  ini  diharapkan  dapat  menjadi
              stimulus  untuk menggerakkan  daya beli dan konsumsi  masyarakat  di  tengah  masa pandemi
              Covid-19.

                                                           155
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160