Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2020

Judul Selama 5 Hari PSBB, Pemprov DKI Tutup 37 Perusahaan
Nama Media investor.id
Newstrend Pembatasan Sosial Berskala Besar
Halaman/URL https://investor.id/national/selama-5-hari-psbb-pemprov-dki-tutup-37-
perusahaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-21 06:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

JAKARTA, - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup sebanyak 37 perusahaan atau
perkantoran selama 5 hari pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak Senin
(14/9). Penutupan dilakukan setelah Pemprov melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke 287
perusahaan.

SELAMA 5 HARI PSBB, PEMPROV DKI TUTUP 37 PERUSAHAAN

JAKARTA, - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup sebanyak 37 perusahaan atau
perkantoran selama 5 hari pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak Senin
(14/9). Penutupan dilakukan setelah Pemprov melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke 287
perusahaan.

"Ditutup karena ada karyawan yang konfirmasi positif dan melanggar protokol kesehatan," ujar
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah dalam keterangannya,
Sabtu (19/9).

Dari 37 perusahaan tersebut, kata Andri, terdapat 20 perusahaan ditutup karena melanggar
protokol kesehatan dengan perincian delapan perusahaan di Jakarta Pusat, tiga perusahaan di
Jakarta Barat, tiga perusahaan Jakarta Timur dan enam perusahaan di Jakarta Selatan.

"Umumnya pelanggaran soal kapasitas yang masuk kerja, pelanggaran kapasitas 25% untuk
perusahaan nonesensial dan kapasitas 50%," ungkap dia.

Sementara 17 perusahaan lainnya ditutup karena ditemukan adanya karyawan atau pegawai
yang positif Covid-19. Ke-17 perusahaan ini tersebar, antara lain enam perusahaan di Jakarta
Barat, empat perusahaan di Jakarta Selatan, tiga perusahaan di Jakarta Timur, tiga perusahaan
di Jakarta Utara dan satu perusahaan di Jakarta Pusat.
"Sampai hari ini belum ada perusahaan yang dikenakan sanksi denda," tandas dia.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan oleh perusahaan, kata
Andri, pihaknya menggunakan 2 metode yakni menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan
157