Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2020
P. 38

Judul               Potensi Gaduh, Muhammadiyah Desak DPR Tunda RUU Ciptaker
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200921143534-20-
                                    548973/potensi-gaduh-muhammadiyah-desak-dpr-tunda-ruu-ciptaker
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-09-22 04:36:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Muhammadiyah Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP)) Agar menunda
              pembahasan  rancangan  undang-undang  yang  berpotensi  menimbulkan  kegaduhan  termasuk
              RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja

              positive  -  Muhammadiyah  Abdul  Mu'ti  (Sekretaris  Umum  Pimpinan  Pusat  (PP))  Agar
              dipergunakan  dengan  baik,  benar,  dan  dirasakan  langsung  manfaatnya  oleh  masyarakat,
              khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19
              negative  -  Muhammadiyah  Abdul  Mu'ti  (Sekretaris  Umum  Pimpinan  Pusat  (PP))  Agar  tidak
              memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.
              Dalam  situasi  pandemi  Covid-19  yang  semakin  memprihatinkan  seyogyanya  para  elit
              menunjukkan sikap kenegarawanan
              positive - Muhammadiyah Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP)) Termasuk yang
              cenderung  merendahkan  kualitas  dan  keberadaan  tenaga  kesehatan  Indonesia  yang  telah
              berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani Covid-19



              Ringkasan
              Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP)  Muhammadiyah  Abdul Mu'ti meminta DPR menunda
              pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Mu'ti menilai
              pembahasan  RUU  itu  berpotensi  menimbulkan  kegaduhan  di  tengah  pandemi  virus  corona
              (Covid-19).



              POTENSI GADUH, MUHAMMADIYAH DESAK DPR TUNDA RUU CIPTAKER

              Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP)  Muhammadiyah  Abdul Mu'ti  meminta DPR
              menunda  pembahasan  omnibus law  Rancangan  Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
              Mu'ti menilai pembahasan RUU itu berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah pandemi virus
              corona  (Covid-19).
                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43