Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2020
P. 39
"Agar menunda pembahasan rancangan undang-undang yang berpotensi menimbulkan
kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja," kata Abdul dalam konferensi pers
secara daring, Senin (21/9).
Mu'ti meminta DPR fokus bekerja pada pelaksanaan fungsi pengawasan penggunaan dana
penanganan pandemi Covid-19 ketimbang membuat sesuatu yang berpotensi menimbulkan
kegaduhan. Menurutnya, pengawasan anggaran Covid-19 lebih berarti agar masyarakat bisa
merasakan langsung manfaat kebijakan tersebut. "Agar dipergunakan dengan baik, benar, dan
dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil yang paling terdampak
oleh pandemi Covid-19," ujarnya.
Mu'ti berharap anggota DPR dan elit politik Indonesia bisa menunjukkan tanggung jawab dan
memiliki moral politik dalam menangani Covid-19. Menurutnya, persoalan Covid-19 saat ini
adalah masalah bersama bangsa serta membutuhkan penyelesaian yang bersifat mendesak dan
darurat. "Agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan
pribadi atau kelompok. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan
seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan," katanya.
Lebih lanjut, Mu'ti meminta para menteri tak membuat kebijakan kontroversial yang tak berpihak
kepada rakyat. Ia juga meminta agar pejabat tinggi negara tak menyampaikan pernyataan-
pernyataan yang justru meresahkan kala pandemi Covid-19. "Termasuk yang cenderung
merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras
dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani Covid-19," ujarnya.
Saat ini, RUU Ciptaker tengah dibahas DPR bersama pemerintah. Namun, pembahasan tersebut
menuai pelbagai penolakan dari kelompok buruh hingga organisasi masyarakat karena dinilai
merugikan rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim
pembahasan RUU Ciptaker sudah mencapai 90 persen. Ia juga mengklaim pembahasan RUU
Ciptaker akan selesai dalam masa sidang paripurna tahun ini. Di sisi lain, Komisioner Komnas
HAM Sandrayati Moniaga menilai RUU Ciptaker diskriminatif. Ia mengatakan pemerintah tak
pernah membuka akses publik terhadap RUU dan tak menyediakan sarana langsung bagi
masyarakat untuk memberikan masukan.
(rzr/fra).
38
