Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 130
YOGYAKARTA BUKA POSKO PENGADUAN THR HINGGA 12 MEI
Yogyakarta - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta secara resmi telah
membuka posko pengaduan pembayaran tunjangan hari raya bertempat di kantor dinas tersebut
di kompleks Balai Kota Yogyakarta yang akan memberikan pelayanan hingga 12 Mei 2021.
"Penyampaian aduan bisa dilakukan dengan datang langsung atau melalui nomor telepon yang
bisa dihubungi secara langsung," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta Maryustion Tonang di sela pembukaan posko di Yogyakarta, Rabu.
Selain itu, penyampaian aduan pembayaran tunjangan hari raya (THR) juga bisa disampaikan
melalui laman yang sudah disediakan yang berada di bawah koordinasi pemerintah DIY yaitu di
alamat https://nakertrans.jogjaprov.go.id/thr/.
Sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan, pembayaran THR wajib dilakukan oleh perusahaan
maksimal H-7 Lebaran dan khusus untuk tahun ini pembayaran tidak boleh dilakukan dengan
cara dicicil tetapi harus diberikan secara utuh.
Namun demikian, lanjut Maryustion, melihat kondisi saat ini dimungkinkan masih ada beberapa
perusahaan terdampak pandemi COVID-19 sehingga akan menghadapi kesulitan saat harus
memenuhi kewajiban tersebut.
"Makanya harus ada kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja mengenai waktu
pembayaran THR apabila perusahaan tidak bisa memenuhi ketentuan membayar THR paling
lambat H-7 Lebaran," katanya.
Sedangkan untuk besaran THR yang harus diberikan kepada pekerja sudah diatur secara khusus
yaitu satu bulan upah untuk pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun.
Dan untuk pekerja dengan masa kerja satu bulan atau lebih tetapi kurang dari satu tahun maka
THR diberikan secara proporsional dengan hitungan masa kerja dibagi 12 dikali upah.
Hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja terkait waktu pembayaran THR tersebut harus
disampaikan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta paling lambat
H-7 Lebaran.
Di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 1.400 perusahaan dan selama pandemi terdapat 245
perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan karyawan.
Total pekerja yang dilaporkan mengalami PHK tercatat 216 orang dan 2.009 pekerja dirumahkan.
Selain membuka layanan aduan, upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh
perusahaan di Kota Yogyakarta memenuhi kewajiban untuk membayar THR adalah dengan
melakukan uji petik pemantauan ke sejumlah perusahaan.
"Kami melakukan uji petik mengenai kepatuhan perusahaan membayar THR. Akan ada petugas
yang diterjunkan secara langsung untuk memantau pembayaran THR di 14 atau 16 perusahaan,"
kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta Rihari Wulandari.
Sejauh ini, lanjut dia, ada sejumlah perusahaan yang menyatakan akan membayar THR pada H-
3 Lebaran dan kesepakatan tersebut sudah disampaikan kepada karyawan.
129
