Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

LEGA THR 2021 DIBAYAR MAKSIMAL H-7, SERIKAT BURUH WANTI-WANTI ADANYA
CELAH DI SURAT EDARAN MENAKER

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengapresiasi Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) tentang Pelaksanaan Pemberian (THR) Keagamaan Tahun 2021
Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, menyebut edaran mengenai THR tahun ini lebih tegas
dibanding tahun lalu.

Tahun ini, Menaker Ida Fauziyah meminta perusahaan memberikan THR H-7 lebaran.

"Kami mengapresiasi surat edaran Menaker tentang THR tahun ini dibanding tahun lalu, artinya
sudah ada ketegasan waktu," ungkap Riden dalam program Panggung Demokrasi Tribunnews,
Rabu (21/4/2021).

Pemerintah Minta PNS Sabar, THR Baru Cair Tanggal 3 Mei 2021 Meski demikian, Riden
menyebut masih ada celah yang perlu diperhatikan di dalam SE yang terbit pada 12 April 2021
lalu.

Celah yang dimaksud ialah adanya opsi negosiasi mengenai pembayaran THR bagi perusahaan
yang masih terdampak pandemi Covid-19.

"Kalau kelonggaran yang dimaksud adalah waktu pembayaran, it's okay, tapi yang terjadi di
lapangan, ada pengusaha, pengalaman 2020, justru dia (menegosiasikan) untuk volume
pembayarannya (besaran THR )," ungkap Riden.

Diketahui dalam SE Menaker, terdapat empat langkah yang harus diambil apabila perusahaan
tidak mampu membayar THR sesuai aturan yang ada.

Menaker meminta agar gubernur, bupati/wali kota tempat perusahaan berada untuk: 1.
Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepakatan, yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan.

2. Meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR
Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja/buruh, berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan.

3. Memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR Keagamaan, tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh
dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh, melaporkan hasil
kesepakatan tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

241