Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 237

SKEMA ASIMETRI, PENGUSAHA DI JAKARTA BOLEH BAYAR THR PEKERJA SECARA
              DICICIL

              Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kelonggaran pembayaran tunjangan
              hari raya ( THR ) di tengah pandemi Covid-19. Kali ini pengusaha diizinkan membayar THR dicicil
              dengan skema asimetris.

              Kebijakan ini diambil karena banyak perusahaan yang tak menyanggupi kewajiban membayar
              penuh THR kepada karyawannya di tengah pandemi Covid-19.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Andri Yansyah menjelaskan,
              pembayaran asimetris ini seperti yang berlaku pada kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
              tahun 2021.

              "Pada  prinsipnya,  edaran  (Kementerian  Ketenagakerjaan)  itu  kita  lakukan  pada  seluruh
              perusahaan. Tapi, kita berikan kebijakan asimetris sama dengan waktu kita lakukan penetapan
              UMP," ujar Andri saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2021).

              Menurut  Andri,  karena  pandemi  Covid-19  perekonomian  merosot  hingga  mengurangi
              kemampuan  perusahaann  membayar  THR.  Dalam  skema  asimetris  ini,  pengusaha  yang
              terdampak boleh membayar THR dengan cara dicicil.

              Selain  itu  pihaknya  juga  membentuk  posko  pengawasan  THR  sesuai  arahan  Kementeriam
              Ketenagakerjaan. Begitu ada permohonan, tim dari posko akan melakukan penelitian.

              Nantinya akan ada penilaian mengenai sektor usaha hingga laporan keuangannya.

              Kendati demikian, tidak semua perusahaan bisa dinyatakan terdampak dan boleh membayar
              THR  dengan  cara  dicicil.  Biasanya,  kata  Andri,  perusahaan  yang  diloloskan  termasuk  dalam
              sektor perdagangan, akomodasi, dan wisata.

              "Contoh perusahaan di bidang perdagangan, di mal-mal. kan kelihatan tuh. Sekarang memang
              kapasitas 50 persen dibolehkan. Tetapi faktanya pengunjung isinya cuma 15 persen, paling tinggi
              20 persen," jelasnya.

              Lalu sektor lain seperti pariwisata yang jelas terdampak juga bisa saja mendapatkan keringanan
              ini.

              "Lalu hotel. Kita lihat dulu nih hotelnya kalau yang bintang 4 bintang 5 baru kita pertanyakan
              kenapa mengajukan permohonan. Tapi, kalau bintang 3 ke bawah sudha langsung kita eksekusi
              boleh (mencicil THR). Seperti itu," pungkasnya.
















                                                           236
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242