Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

PENGUSAHA: KAMI MOHON JANGAN ADA PEMAKSAAN JIKA PERUSAHAAN TAK
MAMPU BAYAR THR

JAKARTA, - Pemerintah menetapkan perusahaan wajib dibayar paling lambat seminggu sebelum
Lebaran. Aturan itu berlaku di seluruh Indonesia.

Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 tahun 2021
yang mengacu keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan. SE tersebut menegaskan
perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh paling lambat H-7 Hari Raya Keagamaan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, tak semua
perusahaan mampu membayar THR di tengah pandemi. Apabila ada perusahaan tak mampu,
maka perundingan bipartit antara perusahaan dan serikat buruh perlu dilakukan.

"Kami mohon tidak ada pemaksaan dari pihak organisasi pekerja dan pekerja apabila didapati
perusahaan tidak mampu membayarkan secara full tahun ini," katanya kepada MNC Portal
Indonesia, Rabu (21/4/2021).

Menurut Diana, situasi ekonomi saat ini belum pulih 100 persen. Ada beberapa sektor usaha
yang sudah bisa pulih secara cepat, namun tak sedikit juga yang masih berjuang bertahan hidup.
Jadi tidak dapat digeneralisasi seluruhnya.

"Pengusaha pada dasarnya tetap berkomitmen untuk dapat membayarkan THR untuk tahun ini
dengan jumlah full, namun saya sangat paham apabila ada sebagian pengusaha yang tidak dapat
melakukannya," ucapnya.

Diana yakin serikat pekerja dan pekerja mengerti situasi yang dihadapi perusahaan. Hal ini
berdasarkan pengalaman upaya negosiasi yang terjadi selama ini soal pembayaran THR.

"Untuk kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik atau tidak dari pekerja pasti bisa
mengetahuinya. Jadi saya berpendapat isu ini agar tidak selalu dieembuskan menjelang hari
raya. Kita serahkan saja pada hasil musyawarah di tingkat bipartit," ucapnya.

Editor : Rahmat Fiansyah

232