Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 229

Judul               Aliansi Buruh Jawa Barat Tuntut Perusahaan Bayar THR Penuh, Jangan
                                    Dicicil
                Nama Media          jabar.tribunnews.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://jabar.tribunnews.com/2021/04/21/aliansi-buruh-jawa-barat-
                                    tuntut-perusahaan-bayar-thr-penuh-jangan-dicicil
                Jurnalis            Muhamad Syarif Abdussalam
                Tanggal             2021-04-21 16:29:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Mumahad Sidarta (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam
              Elektronik  (DPD  FSP  LEM)  Jawa  Barat)  Aksi  ini  ada  beberapa  tuntutan,  terkait  THR,  itu  kan
              wacananya sebelum ada edaran menteri, ingin dicicil. Kami perjuangkan tahun ini tidak boleh
              cicil lagi. Situasi 2020 dan 2021 sudah beda jauh. 2020 masih ada PSBB dan tiga bulan pabrik
              berhenti, sekarang enggak ada

              negative - Mumahad Sidarta (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam
              Elektronik) Omnibus Law harus dibatalkan karena merugikan. PKWT sekarnag jadi tidak dibatasi.
              Kalau tidak ada kepastian kerja ya gimana. Upah sektor mulai hilang, jadi tinggal UMP dan UMK
              saja. Kenaikan upah jadi sangat kecil dengan rumus baru ini. Tentang pesangon semua dikurangi
              setengah, PHK semakin mudah

              positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
              Jabar) Kita terus mengawal dengan para pengawas tenaga kerja kita, untuk betul-betul seluruh
              perusahaan mengikuti aturan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk memberikan THR

              positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
              Jabar)  Namun  keringanan  yang  dapat  ditolelir  sesuai  SE  Menaker  di  atas  hanya  soal  waktu
              pembayaran.  Sedangkan  mengenai  besaran  THR,  semua  perusahaan  di  Indonesia  wajib
              membayar  sesuai  dengan  Permenaker  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Tunjangan  Hari  Raya
              Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan










                                                           228
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234