Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 226

Mike  menjabarkan  lebih  lanjut,  pos  pengeluaran  THR  selanjutnya  adalah  zakat,  infak,  dan
              sedekah dengan proporsi 10% dari THR .

              Pengeluaran untuk sajian khas hari raya sebesar 5 - 15% dari THR . Pengeluaran untuk busana
              dan perlengkapan ibadah dialokasikan sebesar 5 - 15% dari THR yang di dapat.

              "Saat hari raya, tidak perlu semua yang kita pakai mesti baru, upayakan belanja berdasarkan
              kebutuhan bukan atas dasar keinginan," papar Mike.

              Dia menambahkan dana THR dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti liburan, halal
              bihalal, renovasi rumah.

              "Keperluan seperti ini dialokasikan hanya sekitar 10%-15%," tutupnya.

              Direktur Pengupahan Ditjen PHI JSK Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani, mengatakan di tengah
              pademi Covid-19, THR wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya,
              baik perusahaan lama maupun baru.

              "THR sekurang-kurangnya dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya," ujarnya pada kesempatan
              yang sama.

              Dinar menjelaskan pada pademi Covid-19 ini bagi perusahaan yang terkena dampak pademi dan
              tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan.

              Perusahan tersebut tetap wajib membayar THR . Ketentuan bagi perusahaan yang tidak mampu
              bayar  THR  tepat  waktu,  maka  perlu  adanya  dialog  antara  pengusaha  dan  pekerja  untuk
              kesepakatan tertulis.

              Kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.

              "Perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan harus dilaporkan perusahaan kepada Dinas Tenaga
              Kerja paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," ujarnya.


              "THR dapat memulihkan ekonomi nasional dari dampak pademi Covid-19," sambungnya.

              Direktur Pengupahan Ditjen PHI JSK mengatakan perusahaan atau pengusaha yagn terlambat
              membayar THR dikenakan denda 5% dari jumlah THR yang dibayarkan kepada para pekerjanya.

              Denda tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja.

              "Sedangkan Perusahaan yang tidak membayar THR maka ada sanksi yang akan diberlakukan,
              pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara bagi sebagian atau seluruh alat produksi,
              hingga pembekuan kegiatan usaha," tutupnya.

              Pada kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi Korporat, Danone Indonesia Arif Mujahidin
              mengatakan THR merupakan salah satu bentuk dukungan kepada karyawan.

              "Ketika karyawan bahagia, maka produktivitas pun ikut meningkan," ucapnya.(*).






                                                           225
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231